Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) dituding sudah melabrak aturan yang berlaku. Sebab, dia dengan sewenang-wenang melakukan perubahan reposisi di partainya.

Salah seorang yang terkena imbas reposisi, yakni Sekretaris Jenderal PPP, M Romahurmuziy (Romi). Menurutnya, apa yang sudah dilakukan ketumnya tersebut merupakan penafsiran tunggal.

Dia menjelaskan, salah satu penafsiran yang dianggapnya salah yakni memasukan nama Djan Faridz sebagai wakil ketua umum.

"Rapat DPP penafsiran tunggal bersama beliau. Ini adalah kesalahan penafsiran. Contoh penempatan Pak Djan Faridz jelas langgar AD/ART pasal 9 ayat 2. Tidak bisa anggota biasa gantikan," kata Romi usai rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (19/4) dini hari.

Walau demikian, dirinya ogah menyebut bahwa SDA tidak mengerti aturan yang berlaku. Namun, diakuinya bahwa Menteri Agama tersebut sudah kerap diingatkan perihal aturan tersebut.

"Pak Surya, saya nggak tahu dia mengerti atau enggak. Sudah diingatkan berkali-kali. Saya sudah ingatkan," tegasnya.

Topik pilihan: Caleg Stres | Pilpres | Capres Prabowo

Selain itu, dirinya pun menampik ke depannya PPP bakal melakukan pemakzulan terhadap SDA. Meski demikian, dengan tegas dirinya menyebut bahwa ketumnya melanggar aturan lantaran sudah melakukan reposisi seenaknya.

"Tidak ada pemakzulan (untuk SDA). Pemilihan yang dilakukan Pak Surya itu melanggar (konstitusi PPP)," tambahnya lagi.

Romi juga menyebut bahwa Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair hanya memberikan izin silaturahmi politik. Sebelumnya, SDA mengklaim sudah mendapat restu dari sesepuh partainya.

"Setelah Pak Surya sampaikan statement, saya ditelepon ketua dewan majelis. Dia bilang, restu saya hanya berupa silaturahmi politik, bukan pencapresan," kata Romi.

Menurut SDA, koalisi dengan partai besutan Prabowo ini pihaknya sudah mengantongi restu dari KH Maimoen Zubair

"Dukungan kepada Prabowo juga diperkuat Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair. Denga demikian, dukungan PPP sesungguhnya sudah sepenuhnya. Tinggal nanti kami memprosesnya sesuai formalitas dalam mekanismenya dan proses dalam PPP," kata SDA.