Romi minta Kepolisian tak keluarkan izin Muktamar 30 Oktober

Merdeka.com - Ketua umum PPP versi Muktamar VIII Surabaya, Rohamurmuziy (Romi) meminta pihak Kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin Muktamar PPP yang akan diselenggarakan 30 oktober mendatang.

"Kita sudah minta agar tidak diberikan izin untukislah 30 Oktober nanti, karena itu ilegal. Muktamar yang sah yang diselenggarakandi Surabaya," ujar Romi di ruang fraksi PPP Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (28/10). Romiberujar, tidak perlu diadakan islah bagi partai berlambang kabah itu, karena terhitung sejak 28 Oktober, pihaknya telah membuat beberapa keputusan, yakni tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di PPP. Kemudian, pembentukan fraksi PPP yang baru dan definitif yang akan menjalankan roda pemerintahan fraksi PPP periode 2014-2019. Dan, dengan adanya keputusan ini, berakhir sudah semua masalah dan muktamar yang sah adalah muktamar yang dilakukan di Surabaya. "Sesuai dengan ketentuan ini, maka hari ini Kemenkum HAM telah menerbitkan surat penetapanpengurus fraksi PPP yang baru," ujar Romi.

Sebelumnya ketua fraksi PPP di DPR versi Romi, Hasrul Azwar tidak sengaja membanting meja dalam ruang sidang paripurna penetapan pimpinan AKD sore tadi (28/10). Hasrul berniat mengejar pimpinan DPR yang menutup sidang paripurna karena fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak mengajukan nama-nama untuk AKD.