Merdeka.com - Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, Romahurmuziy menilai, kisruh yang terjadi pada saat sidang paripurna DPR merupakan imbas dari ketidakarifan pimpinan rapat paripurna. Rapat paripurna yang membahas penetapan nama usulan fraksi di komisi dan alat kelengkapan dewan tersebut diwarnai aksi banting meja oleh anggota Fraksi PPP, Hasrul Azwar.

"Yang di DPR tadi karena ketidakarifan pimpinan dewan dalam memimpin rapat paripurna," kata Romi usai Rapimnas PPP I di Hotel Crown, Jakarta, Selasa (28/10).

Kisruh ini, lanjut Romi, didasari oleh adanya perbedaan pendapat dimana Fraksi PPP sudah menyampaikan sejak awal adanya surat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai per tanggal 1 Oktober yang masih ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal PPP pada saat itu yang menyatakan susunan Fraksi PPP sebagaimana telah disahkan pada rapat paripurna.

Kemudian, lanjut Romi, tanggal 21 Oktober telah dilakukan rapat pengurus harian hasil Muktamar Surabaya yang menetapkan susuan fraksi lengkap melengkapi fraksi-fraksi yang disahkan di paripurna, yang hanya terdiri atas penasihat, ketua, sekretaris, bendahara fraksi.

"Namun pimpinan dengan sengaja mengabaikan surat pimpinan Fraksi PPP yang dialasi oleh surat Dewan Pimpinan Pusat partai dan melakukan keputusan pengesahan sepihak oleh pimpinan rapat saat tadi, yaitu saudara Agus Hermanto dan menegaskan surat yang disampaikan oleh pimpinan Fraksi PPP atas alas surat DPP partai," ucap Romi.

Romi mengaku, pihaknya berkali-kali melakukan interupsi, tetapi pengeras suara atau mic yang ada di jajaran Fraksi PPP disinyalir dengan sengaja dimatikan.

"Yang menunjukkan adanya setting yang sudah disiapkan oleh pimpinan sebelum rapat paripurna dilaksanakan. Oleh karena itu kami menyatakan Fraksi PPP menarik seluruh penyampaian kelengkapan dewan baik anggota komisi anggota badan yang telah ditetapkan sepihak oleh pimpinan tanpa mengonfirmasi kepada pihak PPP," imbuh Romi.

Romi melihat hal ini merupakan bentuk intervensi dan campur tangan yang sudah terlalu jauh dari pimpinan DPR dan tidak dibenarkan menurut tatib DPR serta rawan menimbulkan gugatan di PTUN.

"Karena itu, atas terusan rapat paripurna ini PPP akan menyampaikan gugatan atas tindakan pimpinan baik melalui jalur kehormatan Mahkamah Dewan maupun jalur PTUN," ucap Romi.

Hal lain yang disampaikan Romi, pihaknya mengimbau kepada pimpinan DPR untuk tidak melakukan cara-cara yang dinilai tidak etis selama menjadi pemimpin rapat paripurna mengingat DPR merupakan lembaga terhormat. Selain itu, Romi juga berharap pimpinan DPR tidak melakukan langkah-langkah sepihak dalam rangka memutuskan alat kelengkapan dewan.

"Pimpinan tidak merepresentasikan upaya untuk mengakhiri kontes KMP dan KIH yang ingin mewujudkan suasana kondisi politik yang kondusif dan sehat bagi kepentingan rakyat. Kalau pimpinan DPR terus melakukan upaya-upaya dengan cara penjegalan seperti ini, saya khawatir bukan terjadi atas kehendak rakyat namun kehendak pribadi-pribadi dan golongan-golongan yang dimaksud adalah partai-partai yang tergabung dalam koalisi dimana pimpinan berada dan ini sama sekali tidak menunjukan cara-cara politik parlementarian yang bermartabat," tutup Romi.