Riza Patria Mengaku Tak Lobi DPRD Demi Kursi Wagub DKI
Merdeka.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengaku tidak melakukan lobi politik dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jakarta. Keputusan politik ada di tangan DPRD.
"Sekarang zamannya digital. Jadi tak ada lobi-lobi khusus saya pada anggota DPRD. Kita serahkan sepenuhnya pada anggota DPRD," kata Riza di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (26/1).
Riza menyatakan kesiapannya meninggalkan Senayan jika dipilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Riza saat ini menempati posisi pimpinan Komisi V DPR.
Dia mengatakan, siap mengikuti mekanisme dan aturan untuk menghadapi pemilihan wakil gubernur di DPR. "Sekarang bolanya ada di DPRD DKI untuk memilih nanti pada waktunya satu dari dua nama," kata Riza.
Disinggung soal kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Rakerda Gerindra sebagai pertanda, Riza enggan berspekulasi. Dia menilai kedatangan Anies biasa sebagai kepala daerah. Dia yakin Anies tidak memihak atau mengutamakan salah satu calon.
"Bukan lebih diutamakan. Semua sama," ucapnya.
Dua Nama
Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengusulkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan menjadi pengganti Sandiaga Salahuddin Uno. Dua nama tersebut perwakilan PKS dan Gerindra.
"Telah setuju dan ajukan dua nama yang telah dijadikan cawagub DKI yaitu 1 Saudara Nurmansyah Lubis dari PKS. Dan kedua adalah Saudara Riza Patria dari Gerindra," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat jumpa pers di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (20/1).
Persetujuan dua nama tersebut ditandatangani Ketua DPD Gerindra M Taufik dan Sekretaris M Husni Thamrin lewat persetujuan Gerindra dan PKS. Kemudian diteken Ketua DPW PKS DKI Shakir Purnomo dan Sekretaris Umum Agung Yulianto.
Lalu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani. Dan Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal. Surat tersebut akan diberikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan DPRD untuk ditindaklanjuti prosesnya.
Diserahkan ke Anies
Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan surat dua nama Cawagub DKI ke Gubernur Anies Baswedan pada Selasa (21/1). Surat tersebut diserahkan oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik bersama Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, dan Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani.
"Dan Insya Allah saya kira warga Jakarta akan punya wakil gubernur dalam waktu dekat. Kami akan proses juga di DPRD setelah kami terima surat dari Pak Gubernur," katanya.
Voting Terbuka
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem, Nova Harian Paloh menuturkan, partainya belum mau ambil kesimpulan siapa yang paling cocok mendampingi Anies Baswedan. NasDem akan mengikuti proses pemilihan wagub yang berjalan. Nova menyebut, partainya setuju bila nanti dilakukan voting pada proses pemilihan Cawagub.
"Sesuai dengan kesepakatan aja nanti, bisa voting atau musyawarah mufakat, kalau misalnya voting, kita lebih setuju mungkin, voting terbuka kan lebih bagus, istilahnya kita menganut fairness," ucapnya.
NasDem tidak ingin proses pemilihan Cawagub sekarang lama seperti tahun lalu. Keponakan Surya Paloh tersebut harap bulan Februari Jakarta punya wagub baru.
"Lama ini sudah 1 tahun lebih prosesnya, saya kira kita juga gak mau menghendaki proses yang sangat lama sekali, kalau perlu Februari pertengahan udah ada keputusan, jangan sampai bulan Maret, karena tiap hari ini permasalahan Jakarta ada ada terus," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra: Prabowo yang akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP
Gerindra: Prabowo yang Akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaReaksi Ganjar Usai Maruarar Sirait Mengundurkan Diri dari PDIP
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP untuk mengikuti arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca Selengkapnya