Merdeka.com - Mantan Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Dyah Pitaloka, menilai wajar pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP yang menyentil kinerja Kementerian BUMN. Dia menilai keberadaan BUMN saat ini sudah tak sesuai dengan konstitusi dengan mengedepankan kepentingan bisnis.

"Pidato Ketua Umum penegasan yang menjadi perhatian utama yaitu mengembalikan BUMN berdasarkan pasal 33 UUD 1945, apa yang harus dilakukan BUMN tidak boleh dikelola business to business, itu salah satu prioritas dari komitmen politik PDIP," kata Rieke di sela-sela Rakernas PDIP, JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).

Rieke menyatakan BUMN saat ini sudah dijadikan sebuah sarana bagi sebagian orang untuk menjadikannya 'ATM'. Fakta tersebut, didapat dalam sejumlah rapat Pansus Pelindo.

"Banyak yang mengatakan demikian termasuk para pihak yang kita undang di Pansus Pelindo. BUMN milik negara bukan badan milik perorangan bukan dijadikan ATM oleh pihak tertentu," ujarnya.

Seperti diketahui, melalui Pansus Pelindo II yang ia pimpin, Rieke juga gerah dengan kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Pansus Pelindo telah memberikan rekomendasi ke Presiden Jokowi untuk mencopot Rini Soemarno.