Mahfud mengaku tidak mengetahui 16 poin temuan TKN Prabowo-Gibran terkait dugaan pelanggaran Pilpres dilakukan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.
Mahfud menyarankan agar TKN Prabowo-Gibran melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Mahfud mengaku tidak mengetahui 16 poin temuan TKN Prabowo-Gibran terkait dugaan pelanggaran Pilpres dilakukan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.
"Enggak tahu saya, apa sih kecurangannya. Kan ada KPU dan Bawaslu, laporkan saja," kata Mahfud usai bertemu Aliansi Relawan Ganjar-Mahfud di RM Roppan Makassar, Sabtu (13/1).
Sebab, Ganjar justru merasa yang sering mengalami dan menjadi korban kecurangan.
"Curangnya di mana? Gambarnya Ganjar Mahfud kok (yang) hilang," kata Ganjar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1).
Selain itu, Ganjar menanggapi tuduhan TKN Prabowo bahwa Menko Polhukam Mahfud MD membuka posko pengaduan kecurangan pemilu.
Ganjar membandingkan bagaimana menteri pendukung Ganjar justru tak pernah hadir di debat, berbeda dengan menteri pendukung 2 selalu hadir.
"Kan enggak apa-apa tho (buka posko). Menteri menteri yang lain kalau setiap debat ada di belakangnya. Menteri PDI Perjuangan belum pernah. Itu penjaga fair, pernah saya meminta ayo dong dateng," ujar Ganjar.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Habiburokhman memaparkan ada 16 kasus dugaan kecurangan itu pada 16 kasus. Berikut beberapa contoh dugaan kecurangan:
Pertama, Mahfud diduga membuka pengaduan pelanggaran pemilu di kantor Kemenkopolhukam sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam dan kepentingannya sebagai Cawapres.
Diketahui lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu di Indonesia adalah Bawaslu.
Dua, dugaan kasus rekaman audio Bupati Majalengka Karna Sobahi yang telah memobilisasi PPPK dan pejabat yang berdinas sejumlah OPD, di sebuah tempat di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo. Mereka telah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Majalengka dan tindakan Bupati Majalengka tersebut dinyatakan melanggar Pasal 283 UU Pemilu.
Ketiga, Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan HAM dan merangkap sebagai bagian dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dengan jabatan sebagai Dewan Penasihat serta Kader dari PDIP).
Mahfud menilai seharusnya TKN Prabowo-Gibran melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu.
Jika penggembala membela diri, Mahfud mengungkapkan, seharusnya tidak menjadi tersangka.
Baca Selengkapnya
TKN mengklaim hingga hari ini tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2014.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos.
Baca Selengkapnya
Ganjar dan Mahfud memberikan respons yang berbeda saat mendengar putusan MK.
Baca Selengkapnya
Pelapor menilai frasa yang disampaikan Mahfud pada saat debat dinilai mengarah ke penghinaan terhadap Gibran.
Baca Selengkapnya
menjawab dengan lantangnya akan meneruskan tantangan ke para menteri yang dimaksud
Baca Selengkapnya
Mahfud mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan pasangan calon nomor urut 3.
Baca Selengkapnya
Mengenai sikap Prabowo, Kaesang menyerahkan kepada Ketum Gerindra tersebut akan mundur atau tidak.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi