Merdeka.com - Presiden Jokowi memanggil sejumlah figur untuk datang ke Istana Kepresidenan sejak kemarin hingga hari ini, Selasa (22/10). Terhitung sudah ada 32 orang yang dikabarkan akan menjadi menteri Jokowi, 16 Orang dari unsur Parpol dan 16 orang non-Parpol.

Jokowi akan mengumumkan nama-nama menterinya besok, Rabu (23/10) pagi.

Relawan mengapresiasi pilihan Jokowi terhadap Sri Mulyani Indrawati, Basuki Hadimuljono dan Budi Karya Sumadi. Namun, Ketua Almisbat, Hendrik Dikson mengingatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk berhati-hati dalam memilih menteri, baik dari kalangan Parpol maupun non-Parpol.

"Kami mengapresiasi pilihan sejumlah tokoh seperti Sri Mulyani Indrawati, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi, dan nama-nama lain. Tapi lagi-lagi, objektifitas itu penting. Kehati-hatian memilih menteri juga suatu keniscayaan," kata Hendrik kepada wartawan, hari ini.

"Kami para relawan sangat paham bahwa penentuan kabinet merupakan hak prerogatif Pak Jokowi sebagai Presiden. Hanya saja, kalau memang Pak Jokowi mau memilih pengusaha untuk masuk kabinet, haruslah yang loyal, dan berdedikasi," tambah dia.

Dia juga meminta Jokowi memperhitungkan mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono atau yang akrab disapa Mas Treng masuk dalam tim kabinet kerja jilid II.

"Relawan tahu persis kerja Mas Treng," singkat dia.

Sementara itu, Ketua Kornas Jokowi, Havid Permana berharap penyusunan kabinet dilakukan secara objektif. Figur-figur yang nantinya menjadi pembantu presiden di kabinet, lanjut dia, sepatutnya benar-benar memiliki kualitas, kompetensi, integritas mumpuni.

"Selain itu jangan lupakan mereka yang sudah berkeringat dan berjuang di lapangan selama 5 tahun pemerintahan pertama Presiden Jokowi. Kemenangan yang diraih Pak Jokowi bersama Kiai Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019, hasil dari kerja keras bersama," kata dia.

"Tidak mudah bagi partai politik, relawan, termasuk pendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf menarik suara rakyat. Sebab terpaan hoaks, ujaran kebencian, fitnah sangat masih terjadi selama kampanye Pilpres 2019," tambah dia.