Merdeka.com - DPR telah memberikan rekomendasi hasil kajian panitia khusus (pansus) pemindahan ibu kota dalam rapat paripurna akhir periode 2014-2019, Senin (30/9). Isi rekomendasi tersebut meminta pemerintah mengkaji lebih dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Kita memahami apa yang disampaikan pemerintah, tetapi kita, fraksi-fraksi minta diperdalam lagi kajiannya. Kemudian melengkapi dengan perbandingan-perbandingan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Amali menjelaskan apa yang dimaksud perbandingan. Menurutnya perlu ada perbandingan antara merehabilitasi Jakarta dengan memindahkan ibu kota.

"Jadi perbandingan-perbandingan semoga saat pemerintah akan maju dengan RUU sudah komprehensif. Tetapi, kita memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Begitulah garis rekomendasinya," ungkapnya.

Lanjutnya, masih ada satu fraksi di DPR yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota itu. Sedangkan fraksi lainnya fraksi ingin kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kita diperdalam.

"Memang ada yang keberatan itu dilakukan sekarang yakni PKS. Kemudian ada yang minta diperdalam yakni sekitar delapan fraksi. Kemudian, posisi Gerindra itu jangka panjang, banyak hal yang diminta sebagai prasyarat kalau kita pindah itu banyak hal yang harus dipenuhi. Termasuk yang saya bilang tadi termasuk perbandingan-perbandingan," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, tadi pihaknya hanya menyampaikan pandangan fraksi secara tertulis dalam rapat paripurna. Hal selanjutnya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah.

"Kita serahkan kepada pemerintah," ucapnya.