Merdeka.com - Melebihi jadwal yang ditentukan, Rapat Plano Terbuka Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 untuk DPR RI, DPD dan DPR provinsi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur di Hotel Singgasana Surabaya, terpaksa dipindah. Sebab, selama dua hari digelar, terhitung sejak Rabu hingga Kamis tengah malam (24/4), rekapitulasi belum selesai.

Bahkan, hingga Jumat dini hari (25/4), sekitar pukul 01.00 WIB, proses rekapitulasi baru menyelesaikan hasil perolehan suara Pileg 9 April lalu di 24 kabupaten dan kota. Sehingga, tersisa 14 daerah yang belum direkap dan akan dihitung hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Padahal, proses rekapitulasi hasil suara itu, selesai dalam dua hari, yaitu Rabu dan Kamis, serta batas toleransi pada Jumat siang.

Namun, karena banyaknya persoalan yang membuat jadwal itu molor, memaksa KPU Jawa Timur, harus memindah penghitungan manual ke markasnya di Jalan Raya Tenggilis, Surabaya pada Jumat pukul 14.00 WIB.

Persoalan itu misalnya, kasus di Pamekasan dan beberapa lain, mulai dari memutuskan penghitungan ulang di TPS di Pamekasan, Madura hingga daerah-daerah lain, yang akhirnya diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), seperti Blitar, Sampang, dan Pamekasan,

"Sementara ruangan yang kami sewa untuk pleno terbuka ini, hanya sampai Jumat siang. Artinya, jika belum selesai, maka kami akan pindah ke kantor (Jalan Tenggilis). Rencananya, Jumat pukul 14.00 WIB, pleno kita pindah," terang Komisioner KPU Jawa Timur, Choirul Anam, di sela proses rekapitulasi, Jumat dini hari.

Komisioner KPU yang membidangi divisi  teknis dan data itu mengakui, proses penghitungan suara yang dilakukan pihaknya tidak mudah dan harus dilakukan secara teliti. "Meski di luar jadwal, tapi karena belum tuntas, maka tetap akan dilanjutkan sampai 38 kabupaten dan kota itu selesai direkap," katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jawa Timur, Sufyanto mengatakan, masalah pemindahan tempat penghitungan itu tidak melanggar aturan, sehingga tidak menjadikan masalah, meski melebihi jadwal yang ditentukan.

"Karena belum selesai dan harus segera mungkin diselesaikan, itu (pindah tempat) tidak masalah. Selama dilakukan sesuai prosedur dan pengawasan ketat untuk memastikan keamanannya, itu bukan merupakan sebuah pelanggaran," tandas dia.