Merdeka.com - Berita bohong alias hoaks marak menjelang Pemilu 2019. Berita hoaks tersebut berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas serta netralitas para calon atau peserta hingga pada penyelenggara Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Manajer Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Alwan Ola Riantoby mengatakan, berita hoaks bisa mengubah pilihan politik masyarakat. Berita bohong juga berpengaruh terhadap masyarakat dan kelompok, sehingga bisa memicu konflik sosial.

"Mestinya dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung ini, peserta pemilu dan KPU, Bawaslu harus memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan pemilih, sebagai bentuk kanalisasi terhadap berita hoaks," kata Alwan, Selasa (8/1).

Dia menduga, penyebaran hoaks jelang Pilpres ini merupakan gerakan sistematis. Ini terlihat dari rentetan berita bohong yang muncul sepanjang masa kampanye Pemiku 2019.

"Bisa jadi menjadi gerakan sistematis, karena melihat dari rentetan sebelumnya, nah khawatirnya adalah jangan sampai menyebarkan berita hoaks menjadi suatu metode kampanye untuk mendulang suara pasangan calon tertentu. Nah ini akan merusak," tegasnya.

Untuk itu, Alwan menyarankan, agar penyebab munculnya hoaks harus diidentifikasi sumbernya. Pasalnya, kebanyakan berita bohong muncul dari para oknum relawan pasangan calon yang tidak bertanggungjawab.

"Selain itu daya konsumsi medsos masyarakat Indonesia masih sangat tinggi, dan masih belum bisa membedakan mana berita benar dan berita hoaks," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Bapilu DPP PSI, Andi Saiful Haq mengecam pernyataan calon Wakil Presiden nomor 02 Sandiaga Uno. Dimana pasangan Prabowo Subianto itu meragukan kredibilitas dan integritas KPU.

"Jikapun ada hasil KPU yang meragukan itu adalah karena meloloskan tukang bohong sebagai Capres dan Cawapres seperti Prabowo dan Sandi Uno. Itupun Karena dalam penetapan Capres dan Cawapres tidak ada tes kebohongan, " tegasnya.