Merdeka.com - Rapat konsultasi membahas pimpinan alat kelengkapan DPR berlangsung alot. Fraksi Demokrat dan PKS belum setuju dengan susunan jumlah pimpinan yang diatur oleh pihak pemenang pemilu, yaitu PDI Perjuangan.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, pembahasan agak macet. Ada fraksi-fraksi yang masih berebut posisi AKD.

"Belum, masih macet. Maksudnya masih tabrakan. Ini pengin sini, pengin sini," kata dia di sela rapat konsultasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pusat, Jumat (18/10).

Ketum PKB itu menyebut, masih macet pembahasan AKD. Kendati, semua fraksi dipastikan mendapatkan satu ketua.

"Pasti, kalau ketua pasti kan. Ini mau di sini, di sini, macet," ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengungkapkan dua partai yang masih belum sepakat dengan pembagian AKD. Dua partai adalah Demokrat dan PKS. Namun, kata Awiek PKS sudah memiliki satu pemahaman dengan PPP.

"Ya tinggal Demokrat sama PKS. Tapi PKS sebenarnya sudah selesai. Tinggal Demokrat sepertinya," kata Awiek.

Sementara, Gerindra dan PAN menerima kesepakatan musyawarah pembagian AKD. Sedangkan, PPP yang mendapat satu kursi ketua menyerahkannya kepada Demokrat. Kursi tersebut ditukar dengan dua kursi wakil ketua.

Dia menyebut, ada pihak yang terima jumlah pimpinan AKD berkurang dari sebelumnya. Kendati, tak disebut partai yang dimaksudkan. Awiek menyinggung ribut-ribut fraksi pada pembagian AKD DPR 2014-2019.

"Jadi kita berharap teman-teman juga tidak melupakan sejarah ini bukan balas dendam. Bukan. Kita mau memusyawarahkan. Ada mereka yang merasa rugi 1, 2 alat kelengkapan. Misalnya tadinya dapat 8 AKD menjadi," kata dia.

Awiek mengungkap yang mengatur lobi-lobi adalah PDIP sebagai mewakili koalisi yang menang Pemilu.

"Jadi kalau ada yang bilang kok tiba-tiba hasilnya begitu Itu bukan tiba-tiba. itu sudah melalui proses yang panjang. Sudah 11 hari dari tanggal 7, sekarang sudah tanggal 18. Kita melakukan lobi-lobi yang dipimpin oleh PDIP," ucapnya.