Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat Kerja Pencucian Uang Rasa Fit And Proper Test Capres di Komisi III DPR

Rapat Kerja Pencucian Uang Rasa Fit And Proper Test Capres di Komisi III DPR Menristek jelaskan progres vaksin merah putih di DPR. ©2021 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu. Rapat ini dilakukan bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebelum dimulainya rapat tersebut, Sahroni sempat menyebut, jika rapat ini lebih cocok Fit and Propertest sebagai calon presiden (capres).

"Ini cocoknya kalau fit n proper Capres," ujar Sahroni di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3).

Selain itu, Sahroni mengaku kaget dengan kehadiran Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam rapat ini.

"Tapi agak kaget kita ada Kabareskrim di sini. Anggota komite ya? OK," ujarnya.

Meski begitu, rapat ini menurutnya kurang menarik dengan tidak hadirnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena ada kegiatan lain.

"Tapi Bu Sri Mulyani enggak ada ini, kurang menarik kayaknya," pungkasnya.

Rapat ini juga dihadiri Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana sebagai sekertaris Komite TPPU.

Rapat Komisi III DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD ini dinanti publik. Sebab, sebelum rapat terjadi perang dingin antara Mahfud MD dan para anggota Komisi III DPR.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya