Rapat Kerja Pencucian Uang Rasa Fit And Proper Test Capres di Komisi III DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu. Rapat ini dilakukan bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Mahfud MD.
Sebelum dimulainya rapat tersebut, Sahroni sempat menyebut, jika rapat ini lebih cocok Fit and Propertest sebagai calon presiden (capres).
"Ini cocoknya kalau fit n proper Capres," ujar Sahroni di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3).
Selain itu, Sahroni mengaku kaget dengan kehadiran Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam rapat ini.
"Tapi agak kaget kita ada Kabareskrim di sini. Anggota komite ya? OK," ujarnya.
Meski begitu, rapat ini menurutnya kurang menarik dengan tidak hadirnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena ada kegiatan lain.
"Tapi Bu Sri Mulyani enggak ada ini, kurang menarik kayaknya," pungkasnya.
Rapat ini juga dihadiri Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana sebagai sekertaris Komite TPPU.
Rapat Komisi III DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD ini dinanti publik. Sebab, sebelum rapat terjadi perang dingin antara Mahfud MD dan para anggota Komisi III DPR.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya