Ramadhan Pohan sebut walk out perintah ketua Fraksi Demokrat
Merdeka.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, aksi walk out yang dilakukan rekan-rekannya saat pengesahan RUU Pilkada adalah atas instruksi Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Ramadhan ogah berpolemik apakah itu juga atas perintah Ketua Umum Demokrat SBY atau tidak.
"Dari ketua fraksi dan kalau mengenai Pak SBY belum bisa bicara. Saya memaklumi beliau," ujar Ramadhan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).
Menurut Ramadhan, yang mesti dipecahkan adalah forum lobi jelang pengesahan RUU Pilkada. Akan tetapi, dia tak mau menjelaskan, apa yang terjadi sebenarnya.
"Drama lobi 4 jam, itu yang harus dipecahkan," imbuhnya.
Dia hanya menyatakan, dalam hal ini SBY tetap ingin Pilkada langsung. "Yang jelas (instruksi SBY) kawal pilkada langsung dengan 10 perubahan itu," ujarnya.
Setelah Fraksi Demokrat walk out, pendukung pilkada langsung kalah setelah dilakukan mekanisme voting dalam pengesahan UU Pilkada. Fraksi pendukung pilkada langsung adalah PDIP, Hanura dan PKB. Sedangkan pendukung pilkada tak langsung adalah Partai Gerindra, Golkar, PKS, dan PAN.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka mendesak DPR untuk segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengesahkannya agar dapat memberikan perlindungan bagi para PRT.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaFajar mengatakan para hakim akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya