Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Papua. Dalam kunjungannya itu, Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan politik di sana, dan menyatakan akan membuka akses informasi yang selebar-lebarnya bagi media asing.

Hal itu diapresiasi oleh anggota DPR Komisi I, Rachel Maryam, yang menyebut pernyataan Presiden Jokowi mengenai jaminan kebebasan pers asing untuk masuk ke Papua memang sejalan dengan prinsip negara demokrasi. Namun dia mengingatkan, perlu kehati-hatian dari pemerintah karena Papua merupakan wilayah Indonesia yang sarat dengan kepentingan asing.

"Seperti yang kita ketahui bersama kalau beberapa gerakan separatis anti-NKRI di Papua juga didukung dan bahkan mendapatkan pendanaan dari LSM asing. Oleh karenanya pemerintah harus siap mengantisipasi potensi-potensi ancaman terhadap NKRI yang mungkin timbul dari kebijakan ini," ujar Rachel di Jakarta, Selasa, (12/05).

Guna memastikannya, lanjut Rachel, sebaiknya Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus bersiaga dalam menganalisa situasi ini, dan membuat daftar inventarisasi mengenai apa yang menjadi potensi ancaman bagi NKRI, serta menyiapkan kekuatan kontra-intelejen.

"Pemerintah juga harus aktif melakukan kampanye-kampanye positif mengenai Papua di lingkup internasional. Hal ini tentunya untuk menekan kampaye-kampanye negatif yang mungkin saja dilancarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk melepaskan Papua dari NKRI," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto telah membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo, sudah memberikan izin dan mencabut larangan bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di Papua.

Hal itu dianggap sebagai sebuah terobosan, mengingat selama lebih dari sepuluh tahun, para jurnalis mancanegara harus mengisi formulir izin terlebih dahulu untuk sekedar meliput, yang persetujuannya harus didapat melalui berbagai prosedur dari sejumlah lembaga pemerintahan.