PWNU Jatim sepakat Pilkada langsung dihapus

Merdeka.com - Sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU oleh DPR, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur berniat mengumpulkan seluruh kadernya yang ada di legislatif dari berbagai partai politik dan eksekutif atau lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Hal ini ditegaskan Rois Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftahul Acyar.

Pilkada langsung oleh rakyat, kata Miftahul Acyar harus segera dihapus. Karena menurutnya, Pilkada langsung banyak menimbulkan mafsadah (dampak negatif).

"Sikap PWNU Jatim sudah jelas, yaitu meminta Pilkada langsung segera dihapus. Sistem Pilkada langsung banyak mafsadah-nya. Fakta menunjukkan, setelah Pilkada, banyak terjadi perpecahan, baik antar umat, kiai maupun santri," kata Pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya itu, Sabtu (13/9).

Dalam Pilkada langsung, lanjut dia, orientasi umat (masyarakat di akar rumput) adalah memilih pemimpin, bukan mencari sosok pemimpin yang dianggap bisa mensejahterakan rakyat.

"Umat sudah tidak bisa membedakan mana calon pemimpin yang bisa memberi kemaslahatan atau tidak. Umat sudah menjadi korban opini, di Pilkada langsung, umat justru bersikap pragmatis dan larut oleh permainan money politics atau politik transaksional," analisa kiai karismatik dari Kota Pahlawan ini.

Kembali Kiai Miftah menegaskan, penghapusan Pilkada langsung, merupakan satu di antara beberapa rekomendasi Munas Alim Ulama NU tahun 2012 lalu di Cirebon. Salah satu pertimbangan penghapusan Pilkada langsung, kata dia, adalah, supaya biaya politik bisa ditekan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas dan nyata manfaatnya.

"Pilkada tak langsung memang bukan jaminan bisa bersih dari politik transaksional. Namun setidaknya bisa dilokalisir sehingga pengawasannya lebih mudah. Apalagi sekarang sudah ada KPK dan lembaga audit sehingga para wakil rakyat tidak bisa seenaknya bermain-main," katanya lagi.

Diakuinya, kualitas para wakil rakyat hasil Pemilu 2014, masih banyak dipertanyakan karena sistem Pemilu yang masih jauh dari harapan, bahkan lebih parah dibanding pesta demokrasi sebelumnya.

"Kualitas anggota DPRD memang sangat menentukan dalam Pilkada tak langsung. Jadi NU harus bisa mendorong supaya mereka bisa menjadi lebih baik," papar dia.

Upaya Ormas Islam terbesar di Indonesia ini untuk ikut menyukseskan RUU Pilkada menjadi UU adalah, dengan mengumpulkan seluruh kader NU yang menjadi anggota legislatif dari berbagai parpol dan memberi arahan khusus dari para kiai sepuh.

"Tujuan utamanya adalah memberikan pesan moral dan tanggung jawab agar kader NU selalu memperjuangkan apa yang menjadi garis perjuangan NU yakni Islam Rahmatan Lil Alamin," tandas dia.