Merdeka.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Provinsi Banten memastikan anggotanya tidak akan terlibat dalam aksi people power tanggal 22 Mei 2019 di KPU.

Ketua PWNU Banten Bunyamin mengatakan pihaknya telah memberikan imbauan dan memastikan kaum Nahdliyin di Banten tidak akan terlibat dalam aksi massa pada 22 Mei 2019. Pihaknya tak segan-segan memecat kadernya yang ikut-ikutan aksi ke KPU itu.

"Jelas untuk warga Nahdliyin tidak boleh ikut aksi dan tidak bakal ada. Tidak akan ada dan saya (ketua PW) melarang Nahdliyin Banten untuk mengikuti aksi 22 Mei besok," kata Bunyamin saat dikonfirmasi, Senin (20/5).

Dia mengatakan, keputusan tersebut merupakan sikap NU yang lebih mengedepankan upaya-upaya norma hukum yang berlaku sehingga situasi Banten tetap kondusif pasca-Pemilu 2019.

"Mari kita sama-sama legowo toh di Banten kalah nerima, tapi kok secara umum kalah enggak menerima. Kita harus menjaga kondusifitas negeri ini karena kalau sampai chaos bisa jadi sorotan dunia dan bisa pecah seperti Timur Tengah jutaan orang meninggal dunia," katanya.

Sementara, Ketua PW Muhammadiyah Banten Syamsudin mengatakan seluruh pengurus dan anggota Muhammadiyah se-Indonesia dilarang untuk mengikuti aksi massa 22 Mei besok di Jakarta.

Karena, menurutnya, ajakan aksi people power yang didengungkan berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik antar anak bangsa.

"Kita sudah diintruksikan oleh pusat untuk mengambil jalur konstitusi supaya organisasi selamat dan negara dalam keadaan aman, imbauan resmi organisasi. Pengurus muhammadiyah se-Indonesia sudah dipanggil ke pusat," katanya.