Putuskan tolak BBM naik, PKS tak akan keluar dari koalisi

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya resmi menolak rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM subsidi. Sadar akan resiko yang diambilnya, PKS pun menyerahkan nasib di tangan SBY sebagai 'pemilik' Setgab Koalisi.

"Secara prinsip, bukan bab pasrah atau tidak. Ini bukan bab menyerah atau tidak, tapi menyeluruh merujuk pada konstitusi," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Hidayat, PKS tak akan mencabut atau menarik tiga menterinya dari pemerintah. Sebab, lanjut Hidayat, keputusan menetapkan dan mencopot menteri merupakan hak prerogatif presiden yang sudah diatur dalam UUD 1945.

"Kami menyerahkan pada presiden untuk gunakan hak prerogatif, dan sebagaimana yang jadi aturan undang-undang yang terkait keberadaan para menteri," lanjutnya.

Sama seperti kebijakan partai kepada menterinya, PKS juga tak memutuskan bakal keluar dari koalisi dan jadi oposisi. Sebab dalam code of conduct Setgab Koalisi, partai dikatakan tak lagi jadi anggota Setgab bila tak sepakat dengan kebijakan dan bisa mengundurkan diri, koalisi dianggap telah berakhir, dan presiden ambil hak prerogatifnya untuk memecat partai.

"Kalau dari awal bisa, insya Allah tidak berbisa," kata Hidayat.

Hidayat membantah sikap PKS tersebut karena menunggu dipecat SBY, dan seolah-olah menjadi partai yang dizalimi. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk ijtihat politik PKS yang berbeda dari parpol koalisi lainnya.

"Jadi ini babnya berlomba untuk membuktikan kecintaan kita pada rakyat Indonesia. Menolak BBM itu mazhab kami," tutur Hidayat.