PSI: Di mata oposisi, Jokowi selalu salah
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kritik yang ditujukan oleh kubu oposisi terhadap kebijakan sosial dan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tepat. Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menilai kubu oposisi gagal memahami pentingnya stabilitas sosial dan ekonomi menjelang tahun politik.
"Adalah hal yang wajar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah masyarakat menjelang tahun politik. Potensi gejolak politik harus diantisipasi pemerintah, dan kebijakan yang bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan menurunkan potensi konflik tersebut," ujar Michael Victor Sianipar melalui keterangan tertulis, Jumat (13/4).
"Kenapa kubu oposisi tidak menginginkan kondisi sosial dan ekonomi yang stabil? Mungkin karena itu akan mempersulit mereka mewujudkan gejolak politik yang dimaksud untuk menurunkan dominasi Jokowi di survei yang ada saat ini," sambungnya.
PSI meyakini bahwa Jokowi memiliki hak penuh untuk menentukan prioritas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara. Menurut PSI, fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir sudah benar untuk kepentingan pembangunan nasional jangka panjang.
Justru keputusan menggalakan program bantuan sosial saat ini adalah bukti Jokowi merespons masukan yang diberikan oleh masyarakat, termasuk masukan oposisi agar bidang-bidang lain juga mendapatkan perhatian lebih.
"Selama ini Jokowi sangat fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Itu pun selalu dikritik oposisi. Sekarang Jokowi menggeser sedikit prioritas APBN untuk pemenuhan kebutuhan sosial, kenapa juga dikritik? Memang kebijakan apapun yang diambil Jokowi, akan selalu dikritik. Di mata oposisi, Jokowi selalu salah," kata Michael.
Kritik partai-partai oposisi adalah upaya untuk memperkeruh dan menyulitkan pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat. PSI justru mengajak elit politik mendukung upaya Jokowi untuk memastikan agar satu tahun ke depan tidak ada gejolak baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.
"Inflasi harus ditekan, harga bahan bakar dan kebutuhan pokok harus dijaga, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus digenjot. Kalau kondisi masyarakat di bawah baik dan stabil, masyarakat tidak mudah terprovokasi pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Stabilitas nasional harus dijaga betul menjelang pemilu tahun depan," katanya.
PSI mengapresiasi kepekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat dan kendali inflasi harga bahan pokok. Kebijakan harus dinilai secara obyektif dan kritik yang dilayangkan harus dapat disertakan data dan usulan kebijakan tandingan. Sebaliknya, jika program pemerintah memang sudah membantu masyarakat dan mendukung stabilitas nasional, maka sudah sewajarnya kebijakan tersebut didukung oleh masyarakat dan elit politik.
"Perlu kedewasaan politik untuk membedakan kebijakan populis yang politis semata, dan kebijakan yang memang membantu rakyat miskin serta mendukung stabilitas nasional. Sah-sah saja Jokowi memberikan perhatian dan fokus yang ingin lebih ditekankan terkait stabilitas sosial dan ekonomi," ujarnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTak Perlu Deklarasi, Analis Sebut Arah Politik Jokowi ke PSI
Walaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.
Baca SelengkapnyaPSI: Dukungan Jokowi ke Capres dan Parpol Bukan Dosa, Hal Lazim di Dunia Politik
"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Di Tengah Krisis Dunia Bertubi-tubi, Perekonomian Kita Cukup Kokoh
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaKeras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaSinyal Maruarar Sirait Gabung PSI
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih ikut arah politik dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya