Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berniat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pengesahan RUU Pilkada oleh DPR beberapa waktu lalu. Rencana SBY ini pun menuai pro dan kontra dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, keputusan SBY ini sangat tidak lazim. Jika Presiden hendak menganulir RUU Pilkada, hal itu dilakukan sejak awal sebelum berlangsungnya voting, dan pengesahan di DPR.

"Kalau beliau mau bisa menarik UU ini dari awal, bahkan pada menit terakhir masih bisa. Tetapi mendagri sudah menyatakan persetujuan," kata pria yang menjabat wakil ketua DPR ini, usai upacara peringatan hari kesaktian pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10).

Priyo terkejut setelah mendengar pernyataan SBY yang hendak mengeluarkan Perppu usai melakukan kunjungan kerja di luar negeri. Menurutnya, Perppu tersebut merupakan bentuk tanggung jawab SBY sebagai Ketum Partai Demokrat, yang memilih walk out saat voting.

"Saya kaget ada rencana perppu ini. Saya khawatir banyak kalangan yang menilai beliau mengedepankan sebagai Ketum Demokrat, ini sedikit disayangkan," ucapnya.

Priyo melanjutkan, hendaknya SBY tetap memayungi keanekaragaman di era demokrasi sekarang ini. Apalagi, posisi SBY sudah kejepit, lantaran RUU Pilkada sudah disahkan melalui sidang paripurna DPR.

"Saya mengerti presiden getir tetapi ini sudah sah dan Mendagri, Kemenkum HAM mewakili beliau. Kita sudah susah payah mewujudkan demokrasi di negara ini, karena itu kita tunggu saja apa benar beliau akan mengeluarkan perppu ini," lanjutnya.

Terakhir, Priyo menyebut jika SBY tetap menerbitkan Perppu pilkada, sebagai kepala negara yang menjunjung azas demokrasi, maka SBY telah melanggar janji.

"Beliau sudah menyampaikan di depan rakyat Indonesia bahwa tidak akan mengeluarkan policy yang strategis, melarang menteri-menteri mengeluarkan kebijakan. Ini kebijakan yang lebih dari strategis, menurut saya beliau melanggar ucapannya sendiri," tandasnya.