Prita Mulyasari jadi caleg PDI Perjuangan di Dapil Banten III
Merdeka.com - Perseteruan antara Rumah Sakit Omni Internasional dengan Prita Mulyasari rupanya berbuah manis. Prita kini terdaftar jadi caleg PDI Perjuangan.
Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo membenarkan hal itu. Prita telah terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) PDI Perjuangan di KPU.
"Benar (Prita jadi Caleg PDI Perjuangan)," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (24/4).
Dia menjelaskan, Prita telah terdaftar dalam DCS di daerah pemilihan (Dapil) Banten III. Berdasarkan data yang dilansir KPU. Prita Mulyasari tercatat berada di nomor urut III, di bawah Herdian Koosnadi dan Irvansyah.
Gerakan membela Prita sempat membuat heboh Indonesia. Saat itu para aktivis menggagas koin untuk Prita guna membebaskan Prita dari tuntutan RS Omni Internasional.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghormati capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mencoba latihan blusukan.
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaPenting partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus PAN ini mengajak para petani yang hadir untuk ikut mensosialisasikan program kerja Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto mengajak masyarakat Minahasa untuk membantu memenangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSurat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya