Presiden PKS dilobi PDIP agar pimpinan DPR dikocok ulang
Merdeka.com - Presiden PKS Sohibul Iman mengakui telah dilobi oleh PDIP terkait kursi pimpinan DPR. PDIP meminta PKS juga menyetujui usul kursi pimpinan parlemen itu dikocok ulang kembali.
"PDIP telepon saya, 'presiden ini yaudahlah kita kocok ulang ya', gitu," ujar Sohibul di Hotel Aston Priority, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1).
Sohibul menjawab pihaknya belum bisa menyetujui hal tersebut lantaran belum ada aturan yang membolehkan kursi DPR dikocok ulang. Dalam UU MD3 belum mengatur persoalan kocok ulang tersebut.
"Saya bilang, 'mau penambahan, kan udah pernah dibicarakan. Mau penambahan pimpinan DPR, mau kocok ulang, itu semua harus by law (berdasarkan hukum)," kata Sohibul.
Sohibul mengatakan, perihal penambahan kursi pimpinan DPR telah disepakati banyak fraksi sebelumnya. Momentum lengsernya Setya Novanto bisa memicu kembali pembahasan mengenai penambahan kursi pimpinan.
"Kalau mau ya harus ada pembahasan. Nah sekarang mulai ada pembahasan. Arahnya ke pimpinan DPR. Ya kita ikuti. Sudah dari kemarin penambahan pimpinan DPR itu hampir sepakat," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?
Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaPDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas
Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca SelengkapnyaKetua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud MD: Pemakzulan Presiden Bukan Urusan Menko Polhukam
Pemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Sirekap, PAN: Kalau Memang Ada Dibuka Saja!
Hasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca Selengkapnya