Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden PKS dilobi PDIP agar pimpinan DPR dikocok ulang

Presiden PKS dilobi PDIP agar pimpinan DPR dikocok ulang PKS, Gerindra, dan PAN umumkan lima Cagub-Cawagub Pilkada 2018. ©2017 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Merdeka.com - Presiden PKS Sohibul Iman mengakui telah dilobi oleh PDIP terkait kursi pimpinan DPR. PDIP meminta PKS juga menyetujui usul kursi pimpinan parlemen itu dikocok ulang kembali.

"PDIP telepon saya, 'presiden ini yaudahlah kita kocok ulang ya', gitu," ujar Sohibul di Hotel Aston Priority, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1).

Sohibul menjawab pihaknya belum bisa menyetujui hal tersebut lantaran belum ada aturan yang membolehkan kursi DPR dikocok ulang. Dalam UU MD3 belum mengatur persoalan kocok ulang tersebut.

"Saya bilang, 'mau penambahan, kan udah pernah dibicarakan. Mau penambahan pimpinan DPR, mau kocok ulang, itu semua harus by law (berdasarkan hukum)," kata Sohibul.

Sohibul mengatakan, perihal penambahan kursi pimpinan DPR telah disepakati banyak fraksi sebelumnya. Momentum lengsernya Setya Novanto bisa memicu kembali pembahasan mengenai penambahan kursi pimpinan.

"Kalau mau ya harus ada pembahasan. Nah sekarang mulai ada pembahasan. Arahnya ke pimpinan DPR. Ya kita ikuti. Sudah dari kemarin penambahan pimpinan DPR itu hampir sepakat," tukasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?

Kapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?

Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Baca Selengkapnya
PDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas

PDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas

Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mahfud MD: Pemakzulan Presiden Bukan Urusan Menko Polhukam

Mahfud MD: Pemakzulan Presiden Bukan Urusan Menko Polhukam

Pemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Sirekap, PAN: Kalau Memang Ada Dibuka Saja!

Hasto PDIP Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Sirekap, PAN: Kalau Memang Ada Dibuka Saja!

Hasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya