Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diharapkan tidak terbawa arus kisruh di parlemen. Jokowi dinilai harus membentuk tim negosiasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari sosok-sosok unggul dan bisa melunakkan Koalisi Merah Putih (KMP).

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha menilai, apabila presiden terlalu larut dalam kisruh parlemen, maka energi presiden akan habis mengurusi DPR daripada mengurusi pemenuhan janji-janji politiknya kepada rakyat.

"Presiden seharusnya tidak masuk dalam dinamika DPR. Jangan terlalu lama juga energi politik presiden dihabiskan untuk urusan DPR karena tugas utamanya memenuhi janji kampanye dan program pemerintah," kata Hanta di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Idealnya, menurut Hanta, presiden tidak terlibat urusan politik di DPR. Namun, realita politik yang terjadi di DPR saat ini sangat erat kaitannya dengan persaingan antara KIH yang mendukung pemerintah dengan KMP yang merupakan oposisi pemerintah. Oleh sebab itu, Hanta menyarankan agar presiden menunjuk tim negosiasi dari pihak KIH untuk meluluhkan hati KMP.

Hanta mencontohkan selama ini, KIH bertumpu pada Pramono Anung. Hanta menilai masih banyak politisi lain yang bisa dimasukkan dalam tim negosiasi.

"Masih banyak politisi lain yang bisa dijadikan dalam tim negosiasi itu. Jokowi dan JK harus bangun komunikasi di luar koalisi pemerintah," imbuh Hanta.

Sebelumnya, Jokowi sempat meminta para menteri untuk tidak menghadiri rapat-rapat dengar pendapat di DPR. Hal ini menyusul perseteruan di DPR antara KIH dan KMP. Jokowi mensyaratkan adanya revisi Undang-undang MD3 supaya hubungan pemerintah dan DPR normal kembali.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan pemerintah ingin menghapus pasal-pasal terkait penggunaan hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket di tingkat komisi. Apabila revisi UU MD3 itu sudah selesai, Andi menyatakan pemerintah akan mencabut larangan menteri hadir dalam rapat-rapat di DPR.