Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung angkat bicara soal pernyataan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar tentang RUU Pilkada. Pramono menilai, pernyataan Patrialis adalah bentuk kekhilafan dari seorang Hakim MK.

"Saya berpikiran positif, mudah-mudahan ini bagian dari tidak kesengajaan Pak Patrialis Akbar menyampaikan opini ataupun pendapatnya secara gamblang disampaikan secara terbuka," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Pramono menilai, selayaknya Hakim MK tidak memberikan opini berkaitan dengan permasalahan yang sedang bergulir di Parlemen. Sebab, MK merupakan garda terakhir penentu sebuah undang-undang.

"Mereka lah (para Hakim MK) yang menjaga atau guardian of constitution seyogyanya ketika ada persengketaan maka merekalah (Hakim MK) yang akan menentukan. Jangan kemudian ini sedang akan diundangkan, mereka sudah memberikan 'judgement' atau statement politiknya terhadap hal itu," jelas Pramono.

Sebelumnya, pada 15 September lalu Patrialis memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa sebuah kampus di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam kuliah umum tersebut, Patrialis mengatakan Pilkada melalui DPRD bukan hal yang melanggar konstitusi.

Patrialis juga memberikan pemaparan tentang Pilkada oleh rakyat yang juga memiliki dasar konstitusi.