Pramono Anung: PDIP tidak setuju revisi UU Pilkada
Merdeka.com - Polemik mengenai Revisi UU Pilkada yang berhadapan dengan dualisme kepemimpinan di internal partai-partai besar, seperti PPP dan Golkar, masih terus berkepanjangan. Menanggapi itu, politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, partainya tidak setuju dengan Revisi UU Pilkada jika tujuannya hanya untuk memuluskan kepentingan sejumlah pihak dari parpol yang berseteru.
Dirinya pun menghendaki agar partai politik yang ada saat ini bisa bersikap dewasa dan menyelesaikan urusan persengketaan di internal partai mereka dengan jalan damai. "PDIP melihat RUU ini sudah dilakukan revisi UU, kita tidak setuju dengan revisi. Kalau ada persengketaan di partai, maka harus dilakukan islah, dengan memberikan peluang bagi parpol untuk bertindak dewasa," ujar Pramono di DPR RI Senayan, Senin (18/5).
"Karena UU Pilkada itu perdebatannya sudah dari lama. Silakan melakukan islah, atau PTUN," katanya menambahkan.
Pramono juga menyayangkan sikap sejumlah pihak yang dengan seenaknya mengklaim otoritas di lembaga DPR ini untuk mengambil sebuah keputusan. Dirinya bahkan menyebut jika sikap demikian sangat tidak dewasa dalam menyikapi polemik mengenai RUU Pilkada dan sengketa di internal sejumlah partai yang hendak menjadi pesertanya.
"Jadi jangan lembaga DPR ini digunakan mentang-mentang ada dominasi dari unsur pimpinan, dengan mengatakan 'atas nama pimpinan', tentu ini tidak dewasa," ujar Pram.
"Jadi kalau ada parpol yang bersengketa, maka selesaikanlah secara internal, bila memang mau ikut pilkada," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaSejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN
Sejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPDIP soal Luhut Pandjaitan Dukung Prabowo-Gibran: Mungkin Ada yang Memerintahkan
PDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya