Prabowo tolak hasil pilpres, KPU jelaskan soal legitimasi
Merdeka.com - Capres nomor urut satu Prabowo Subianto menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi legitimasi KPU dalam menetapkan capres dan cawapres terpilih dalam pilpres kali ini.
"Legitimasi itu dari dua hal yang utama, apakah ada prosedur yang dilanggar secara hukum, legitimasi hukum. Tetapi ada legitimasi dukungan publik. Yang terakhir ini jangan tanyakan kepada kami, tanyakan kepada publik, apakah ini bermasalah, apakah Anda mendukung hasil atau tidak, di situ jawabannya bisa didapat," jelas Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada wartawan, Jakarta, Selasa (22/7).
Menurut Hadar, pelaksanaan pemungutan suara dan proses rekapitulasi suara sudah dijalankan pihaknya secara terbuka dan transparan.
Hadar membantah bila KPU dianggap tidak adil di antara dua pasangan calon. Menurut Hadar, sejauh ini KPU tetap konsisten, profesional dan tetap menjaga independensinya.
"Ya saya kira kami tidak seperti itu (tidak adil), bukankah kami selama ini membuat proses pemilu ini begitu terbuka. Kalau ada keluhan di bawah, coba dikeluhkan di bawah, terus saja kami lakukan itu," tegasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaTemui Elite Politik Nasional, Prabowo Ambil Jalan Rekonsiliasi Pasca Pilpres
Salah seorang elite Gerindra menyebut Prabowo yang sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 memilih jalan Rekonsiliasi.
Baca SelengkapnyaHasil Pilpres Jabar: Prabowo Unggul Nyaris 6 Juta Suara dari Anies, Ganjar Jauh di Bawah
Pada agenda kali ini, KPU akan membacakan hasil rekapitulasi suara di empat provinsi yang tersisa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo di Debat Pilpres Ketiga: Saya kok Banyak Sependapat dengan Pak Ganjar
Prabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tunjuk Yursil, Otto Hasibuan Hingga O.C. Kaligis Jadi Tim Hukum Sengketa Pilpres
Ketua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres
Baca SelengkapnyaTKN Antisipasi Putusan DKPP Dijadikan Peluru Serang Legalitas Pencalonan Gibran
TKN menegaskan keputusan DKPP terkait persoalan teknis yang secara substansinya sudah tidak ada masalah.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Permintaan Ganjar-Mahfud Ke Hakim MK, Diskualifikasi Prabowo Gibran dan Lakukan Pemilu Ulang
Tim hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis membacakan petitum dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK
Baca SelengkapnyaSejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN
Sejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Pede Setelah Lihat Hasil Survei: Kita Tidak Akan Dua Putaran
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto optimistis bisa menang Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca Selengkapnya