Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti perilaku pejabat pemerintah di Indonesia yang melakukan praktik korupsi bantuan bencana alam. Prabowo geram, program yang mestinya diperuntukkan membantu masyarakat terkena musibah malah diselewengkan.

"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu di saat saudara-saudara kita terkena musibah," ungkap Prabowo pada acara Temu Kader, Simpatisan dan Relawan dalam Kegiatan Prabowo Menyapa Masyarakat Sulawesi Tengah di Hotel Santika, Palu, Selasa (8/1).

Praktik korupsi tersebut, kata Prabowo, menjadi pekerjaan berat untuk memperbaiki negara ke depan. Untuk itu, dirinya bersama Sandiaga Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

"Kita masih punya pekerjaan yang berat kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua, tutur Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus itu memandang, negara sudah lama dikecewakan oleh para elite di Jakarta. Menurutnya, bangsa Indonesia harus segera diselamatkan.

"Dan saya berpandangan bahwa elite di Jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar dan rakyat Indonesia tidak mau di bohongi lagi," ujar Prabowo.

Seperti diketahui, praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Seperti kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan Anggota DPRD, Kepala Dinas dan pihak kontraktor.

Selain itu, adanya kasus korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp18 miliar. Terbaru adalah Korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.