PPP Tolak RUU Ketahanan Keluarga karena Aktivitas Istri Dibatasi
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, Fraksi PPP DPR menolak RUU Ketahanan Keluarga. Sebab, menuai reaksi pro dan kontra di pelbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi di DPR. Salah satu yang ditolak PPP adalah mengenai pembatasan kewajiban istri.
"Kami dari F-PPP menolak, apakah menolak keseluruhannya, belum tentu. Kami akan mengkaji secara mendalam di tingkat panja, silakan fraksi-fraksi bersikap, menyampaikan pandangan-pandangannya secara resmi," ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).
Wakil Ketua Badan Legislasi itu mengatakan, saat ini RUU Ketahanan Keluarga masih harmonisasi oleh Panja di Baleg. Dia tidak yakin akan diteruskan karena banyak penolakan.
"Tetapi kalau diteruskan semuanya, sepertinya tidak akan terjadi. Karena sudah menimbulkan penolakan-penolakan," ucapnya.
Baidowi bahkan kaget ada fraksi yang tidak mengetahui anggotanya menjadi pengusul. Yaitu Golkar yang kecolongan anggotanya Endang Maria menjadi pengusul.
"Bahkan ada beberapa fraksi yang tidak mengetahui anggotanya menjadi pengusul. Lah itu sebenarnya menurut kami apologi aja, karena fraksi-fraksi sudah memberikan persetujuan ketika penyusunan prolegnas prioritas," ucapnya.
Dia sebetulnya tak heran RUU itu bisa lolos ke Prolegnas prioritas 2020. Karena saat diserahkan berupa judul dan naskah akademik saja. Belum sampai diserahkan drafnya. Baidowi juga mengatakan, para pengusul RUU ini ngotot untuk masuk Prolegnas.
"Karena draf RUU-nya baru disampaikan para pengusul pada saat kemudian, diantaranya misal para pengusul RUU itu menganggap perlu bahwa saat ini waktunya merepresentasikan ke Baleg," kata Wasekjen PPP itu.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBelum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca SelengkapnyaTidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaTanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaPPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca Selengkapnya