Merdeka.com - Poin penting pernyataan Presiden SBY dinilai bukan soal tegurannya, tetapi bahwa seluruh anggota kabinet harus bekerja secara maksimal. Baik menteri dari kalangan partai politik maupun non partai politik.

"Presiden SBY mempunyai hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya," ujar Ketua DPP Bidang Komunikasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis, (19/7).

Arwani menjelaskan, pemilu 2014 yang akan berlangsung dua tahun lagi memang akan meningkatkan aktivitas para aktivis partai politik. Meski demikian, di internal PPP, sistem telah berjalan dengan baik,

"Ketua Umum DPP PPP yang juga menjabat telah terlibat di kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II selama tujuh tahun di kabinet, dalam kenyataannya tidak menganggu kerja di kementerian. Semua berjalan dengan baik," ungkap Arwani.

Lebih lanjut, Arwani menjelaskan, rangkap jabatan posisi ketua umum partai politik dan menteri di kabinet dalam kenyataannya juga tidak ada larangan dalam sistem perundang-undangan.

"Uji materi pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara oleh Ibu Lily Wahid nyatanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," jelas Arwani.

"Dengan demikian, tidak ada persoalan kader partai politik atau ketua umum partai politik menjadi menteri. Kalau menurut presiden, kinerja menteri kurang maksimal, presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja menteri," tandasnya.