Merdeka.com - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah, Masrukan Syamsuri menyatakan kepengurusan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) yang membelot dan memberi dukungan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno, ilegal. Dia menyebut kepengurusan GPK yang dikomandoi Syihabudin.

"Yang bersangkutan masa tugasnya sudah habis, jadi mereka yang dilakukan tidak ada dasar hukumnya alias ilegal bisa dibilang sisa-sisa laskar sudah tidak berlaku lagi," kata Masrukan Syamsuri saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (28/2).

Dia menyayangkan ulah para pengurus GPK yang memberi dukungan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Sebab, DPP PPP sudah menginstruksikan seluruh kader untuk memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019.

"Menyayangkan saja sikap mereka. Mereka tidak patuh pada Mbah Maimoen dalam hal ini Dewan Syuro PPP yang dihormati. Saya menginginkan para pengurus GPK segera sadar kembali patuh pada aturan partai," jelasnya.

Untuk saat ini tidak bertanggung jawab atas dukungan GPK Temanggung kepada Prabowo-Sandiaga. Mereka yang dilakukan tidak menerima kenyataan bahwa PPP sudah khitah dibawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy.

"Dalam waktu dekat pihaknya kami akan memfasilitasi konsolidasi GPK Jateng dan cabang-cabang yang ada di semua daerah," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya sedang menyusun konsep GPK bersama sejumlah tokoh GPK Jateng seperti Gus Nurul selaku komandan GPK Magelang.

"Kami tegaskan PPP Jateng beserta sayap ormasnya WPP, GMP, GPK tetap konsisten mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Masrukan.