Merdeka.com - Partai Perindo berencana mendukung Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi mengatakan dukungan kepada Jokowi merupakan hak politik Perindo. Namun, Pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan, Perindo tidak bisa ikut mengusung Jokowi.

Hal ini lantaran, partai pengusung calon presiden adalah partai-partai yang pernah ikut dalam Pemilu 2014. Ketentuan ini tercantum dalam UU Pemilu yang baru disahkan terutama soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

"Artinya bahwa pengusung adalah parpol yang pernah ikut Pemilu 2014. Parpol baru bisa bergabung dan hanya sebagai pendukung seperti halnya di Pilkada, parpol baru hanya sebagai pendukung," kata Awiek saat dihubungi, Rabu (2/8).

Awiek menekankan, Perindo tidak boleh hanya sekadar deklarasi dukungan kepada Jokowi, tetapi harus disertai dengan kinerja mesin partai. Pihaknya belum bisa mengukur dukungan Perindo bisa menambah kekuatan partai-partai pendukung Jokowi.

"Belum bisa mengukur karena Perindo belum pernah ikut pemilu. Kalau ketentuan PT belum dibatalkan maka kedatangan Perindo tak tercatat di KPU sebagai pengusung," tegasnya.

PPP sendiri telah menyatakan mendukung Jokowi saat mukernas partai beberapa waktu lalu. Awiek menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait dukungan kepada Jokowi ke tingkat bawah.

"Tetap karena menjadi keputusan mukernas. Saat ini kami sosialisasi ke bawah termasuk ke DPC-DPC," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Perindo berencana mendukung Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan dukungan kepada Jokowi akan diputuskan dalam rapimnas untuk kemudian ditetapkan dalam Kongres Perindo pada akhir tahun ini.

"Ada kesan kuat yang akan diusulkan adalah presiden yang sekarang, karena kemungkinan yang menang sekarang," kata Rofiq saat dihubungi, Rabu (2/8).

Rofiq mengklaim, rencana mendukung Jokowi merupakan aspirasi dari akar rumput partai. Suara itu yang diakomidir Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan dikaji kemudian diputus di rapimnas.

"Kami tidak bisa buat keputusan serta merta tanpa analisis, pasti ada analisis kuat berbagai macam pandangan," terangnya.