Merdeka.com - Politikus PPP Syaifullah Tamliha mengaku mendukung kenaikan tunjangan anggota DPR yang sudah masuk dalam RAPBN 2016. Menurut dia, anggota DPR yang menyatakan menolak hanya ingin cuci tangan saja.

"Semua fraksi sudah setuju dalam BURT enggak ada yang keberatan. Tidak boleh ada yang cuci tangan dengan tidak menerimanya. Persetujuan jelas ada di dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)," kata Syaifullah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Syaifullah menjelaskan, usulan kenaikan tunjangan DPR telah diterima dan disetujui oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Kenaikan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja anggota dewan yang sering bolos menjalankan rapat.

"Kita minta adanya kenaikan tunjangan semakin rajin melakukan fungsinya sebagai legislasi. Sehingga kita dapat melakukan perubahan kerja pada 2016. Malukan kalau sering bolos rapat," terangnya.

"Malu kepada rakyat tunjangan besar kemudian hanya menikmati gaji. Hal ini akan memperlancar tugas serta meningkatkan kualitas DPR dalam fungsi budgeting dan kontrol," pungkasnya.

Diketahui, dalam APBN 2016 yang sudah disahkan kemarin antara pemerintah dan DPR, tunjangan anggota dewan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut tunjangan DPR di APBN 2016:

1. Tunjangan kehormatan

A. Ketua badan/komisi sebesar Rp 6 juta dan akan diusulkan menjadi Rp 11,1 juta

B. Untuk wakil ketua dari Rp 6,4 juta menjadi Rp 10,7 juta

C. Anggota dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 9,3 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif

A. Ketua badan/komisi dari Rp 16,4 juta akan diusulkan menjadi Rp 18,7 juta

B. Wakil ketua dari Rp 16 juta akan menjadi Rp 18,1 juta

C. Anggota dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 15,6 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran

A. Ketua komisi/badan sebesar Rp 5,2 juta akan menjadi Rp 7 juta

B. Untuk wakil ketua komisi atau badan, dari Rp 4,5 juta akan menjadi Rp 6 juta

C. Anggota DPR dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 5 juta