Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Arwani Thomafi menyerahkan sepenuhnya wewenang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengusut tuntas apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang datang ke kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Adapun, dia juga mendesak MKD untuk mengusut perihal pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump yang diketahui difasilitasi oleh Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

"Ya sebaiknya diselesaikan ke lembaga yang berwenang biar nggak jadi bahan diskusi publik. Agar DPR dapat segera bekerja dengan baik. Masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Anggota Komisi II DPR ini juga sepakat dengan berbagai pihak bahwa pertemuan pimpinan DPR dengan raja judi Amerika itu memang tidak pantas dilakukan. Apalagi, kata dia, pimpinan DPR hanya menemui satu bakal calon Presiden Amerika Serikat.

"Kalau hanya ketemu satu bakal calon saja memang menimbulkan kontroversi. Tetapi persoalannya ada di MKD. MKD akan melihat sejauh mana peran atau kehadiran pimpinan DPR itu apakah melanggar kode etik atau tidak," tukasnya.

Seperti diketahui, bahwa pertemuan antara Setya, Fadli dan Donald Trump difasilitasi oleh Bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo. Donald Trump dan Hary Tanoe memang bakal mengembangkan sebuah bisnis di Bali.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya yang mengungkap fakta itu. Menurut dia, pertemuan itu bukan peristiwa yang mesti dipersoalkan.

"Ya, Donald Trump itu kan mempunyai mitra. Mitranya di sini Pak Hary Tanoe. Bagi saya tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting kita bisa bertemu dengan seorang tokoh," kata Tantowi yang juga ikut dalam rombongan ke Amerika.