Merdeka.com - DPW PPP Jabar tetap mengakui kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang tak lain adalah kepemimpinan Romahurmuziy. Padahal putusan PTUN memenangkan gugatan kubu Suryadharma Ali (SDA).

"Putusan PTUN ini tidak serta merta membatalkan hasil Muktamar Surabaya, jadi kita mengakui Romi," kata Sekretaris DPW PPP Jabar Yusuf Puadz di Bandung, Jumat (14/11).

Muktamar PPP di Surabaya yang digelar pada 15-18 Oktober lalu menetapkan Romahurmuziy sebagai ketua umum menggantikan SDA. Atas penetapan itu, kubu SDA menolak hasil tersebut dengan melayangkan gugatan ke PTUN.

Sebelum melayangkan gugatan, kubu SDA pun menggelar muktamar di Jakarta, 30 Oktober-2 November dan menghasilkan Djan Faridz sebagai ketua umum partai berbasis Islam tersebut.

Dia menambahkan, putusan PTUN yang memenangkan SDA bukan juga final karena masih menunggu hasil banding ke Mahkamah Agung. Sehingga PPP Jabar belum mengakui muktamar di Jakarta yang menghasilkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

"Kalau pun ada yang hadir, itu tidak mewakili pengurus, tetapi mewakili pribadi," tegasnya.

Saat itu, lanjut Yusuf, seluruh pengurus DPW PPP Jabar sepakat untuk menghadirinya. Pengurus PPP di 26 kabupaten/kota pun turut hadir setelah sebelumnya melakukan rapat pimpinan terkait itu.

"Saat muktamar Surabaya, kita menggelar rapimwil dan sepakat untuk hadir. Kalau muktamar Surabaya, tidak ada rapimwil. Jadi sekarang Jabar hanya mengakui muktamar Surabaya," tandasnya.