Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan partainya tidak masalah jika presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi membangun koalisi besar dengan mengajak Demokrat, Gerindra dan PAN ke koalisi. Bagi PPP, jika ada partai lain yang bergabung tidak boleh bersifat seperti oposisi.

"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).

Arsul menjelaskan, bergabungnya partai lain ke koalisi Jokowi adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, PPP tidak mempermasalahkan siapapun pihak yang ingin bergabung koalisi.

"Kalau hak prerogatifnya, menurut sistem ketatanegaraan kita ada di tangan presiden. Kok masa partai politik mempermasalahkannya. Kan tidak seperti itu," ungkapnya.

"Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja. Bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya. Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden," ucapnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara. Pertemuan itu membahas peluang Gerindra masuk koalisi pemerintahan.