PPP Gelar Rapimnas Bahas Capres-Cawapres dan Pencalegan di Pemilu 2024

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Pullman, Jakarta pada 15-16 April 2022. Agenda rapat tersebut menyerap aspirasi kader terkait calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Pilpres 2024. Rapimnas digelar secara tertutup.

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan rapat tersebut dihadiri seluruh pengurus DPP dan DPW PPP se-Indonesia. Para ketua DPW akan melaporkan rekomendasi terkait pasangan capres-cawapres.

Selain itu, kata Arwani, Rapimnas PPP akan membahas persiapan penjaringan calon legislatif (caleg) DPR/DPRD. Rapimnas dibuka oleh pidato Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

"Mendengarkan masukan atau laporan dari DPW terkait dinamika pilpres di daerah," kata Arwani di lokasi, Jumat (15/4).

DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilpres 2024. Arwani mengungkapkan, masukan dari DPW PPP DKI akan dibahas lebih lanjut dalam rapat.

"Belum dimulai nanti, nanti resminya disampaikan di sini insyaAllah malam," ujar Arwani.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan, bahwa pengurus pusat terbuka dengan aspirasi dari pengurus wilayah. Termasuk soal capres-cawapres 2024.

"PPP itu memang mengembangkan proses-proses organisasi berbasis bottom-up. Maknanya adalah bahwa terbuka kesempatan bagi struktural PPP di bawah untuk menyuarakan aspirasinya," katanya lewat pesan tertulis kepada merdeka.com, Kamis (14/4).

Maka dari itu, DPP PPP tidak ada masalah ada aspirasi duet Anies-Khofifah dari DPW PPP DKI Jakarta. Pengurus wilayah lain juga dipersilakan menyuarakan aspirasinya terkait paslon pilpres 2024.

"Silakan kalau ada DPW atau bahkan DPC PPP yang menginginkan agar PPP mengusung paslon yang berbeda dari yang diusulkan oleh PPP DKI misalnya," kata Wakil Ketua MPR ini.

Arsul mengatakan, bagi DPP PPP semua usulan paslon pilpres masih terbuka. Nantinya akan diputuskan melalui forum permusyawaratan bernama Musyawarah Kerja Nasional untuk diputuskan siapa paslon yang bakal diusung.

(mdk/ray)