Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan bahwa sudah ada nama-nama yang diusulkan oleh kader daerah PPP untuk diusung sebagai calon presiden (Capres) di 2024. Di antaranya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Sejauh ini ada sejumlah nama yang disuarakan di lingkungan PPP ada, Plt Ketum PPP HM Mardiono, Ketum PBNU Yahya Staquf, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Khofifah Indar Parawansa, Erick Tohir, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, bahkan ada yang memasukkan juga nama Prabowo," kata Arsul, kepada wartawan, Jumat (30/9).

Arsul menyebut, nama-nama tersebut juga tak hanya sebagai capres, tetapi juga dinilai potensial sebagai cawapres. Namun, keputusan tentang capres dan cawapres akan diputuskan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

"Keputusannya tentang usulan nama-nama paslon Pilpres nanti akan diambil dalam forum Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) PPP setelah proses mendengarkan aspirasi dari bawah dianggap cukup," jelasnya.

Sehingga, Wakil Ketua MPR RI itu menyebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP memberikan ruang seluas-luasnya kepada para kader daerah untuk menyuarakan aspirasi terkait capres dan cawapres.

"DPP PPP mempersilakan saja akar rumput dan konstituen PPP untuk mengekspresikan usulannya tersebut," imbuh Arsul Sani.

PPP Gelar Forum Khusus Bahas Capres

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku partainya hingga kini belum menentukan siapa bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024. Namun, PPP memiliki mekanisme dalam menentukan sosok capres dan cawapres.

"Soal Capres dan Cawapres di PPP itu ada mekanismenya, nanti lewat forum khusus. Sebab, terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang," kata Mardiono kepada wartawan.

Mardiono menyebut, forum khusus untuk pemilihan capres atau cawapres bisa dilaksanakan dalam Mukercab atau Rapimcab, Mukerwil atau Rapimwil, hingga Mukernas atau Rapimnas. Kendati demikian, perihal waktunya, Mardiono menjelaskan belum bisa dipastikan karena PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Karena PPP ada keterkaitan dengan KIB, maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal Capres dan Cawapres," jelasnya.