Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP beri sanksi anggotanya yang mangkir dalam voting RUU Pilkada

PPP beri sanksi anggotanya yang mangkir dalam voting RUU Pilkada Fraksi PPP Ahmad Yani. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pengambilan keputusan tentang RUU Pilkada yang dilakukan langsung atau lewat DPRD, diyakini bakal berjalan panas di sidang paripurna 25 September nanti. Pengesahan RUU ini diprediksi akan dilakukan lewat mekanisme voting.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah final dalam memandang polemik Pilkada langsung atau lewat DPRD. PPP tetap akan terus memperjuangkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam draf RUU Pilkada nanti.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPR Ahmad Yani mengatakan, pandangan partainya sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Dia mengklaim, keputusan ini juga berdasarkan aspirasi umat Islam di Indonesia.

"Kita sudah kaji betul varian-varian itu. PPP partai yang merupakan tempat, rumah besar umat Islam maka di dalamnya mencerminkan ormas Islam, meminta kita untuk perjuangkan, NU, Muhammadiyah, MUI minta betul untuk mengawal pemilu dikembalikan kepada pemilu keterwakilan," kata Yani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9).

Yani menjamin bahwa mayoritas anggotanya yang berjumlah 38 orang di DPR bisa ikut dalam voting nanti. Dia bahkan akan mengimbau kepada anggotanya untuk hadir dengan mengirimkan pesan singkat demi mengingatkan.

"Sudah dikomunikasikan dengan anggota, saya sebagai wakil ketua fraksi meminta seluruh anggota," jelas Yani.

Namun demikian, Yani mengakui tak bisa seluruh anggota fraksi PPP. Sebab, ada beberapa anggota yang sedang naik haji ke Mekkah. Khusus yang tidak naik haji, akan diberikan sanksi jika tak hadir dalam voting nanti.

"Kecuali naik haji, yang lainnya standby ada di Jakarta. Kalau enggak datang akan diambil langkah-langkah (sanksi), karena inikan kebijakan. Paling yang tidak hadir 3 atau 4 orang," pungkasnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
PKS: Kalau Anies Maju Pilkada DKI, Peluang Menangnya Besar

PKS: Kalau Anies Maju Pilkada DKI, Peluang Menangnya Besar

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Anies Baswedan berpeluang besar untuk menang jika maju pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya