PPP Belum Pecat Habil Marati Sampai Putusan In Kracht
Merdeka.com - Wasekjen PPP, Achmad Baidowi, mengatakan Habil Marati masih berstatus sebagai kader partai. Kendati saat ini dia menjadi tersangka diduga terlibat penyandang dana mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen Kivlan Zein, dalam kasus rencana pembunuhan empat tokoh nasional.
Habil baru dipecat sebagai kader setelah ada putusan in kracht. "Soal tindakan PPP ya kita nunggu in kracht. Kalau diputuskan bersalah ya kita berhentikan," ujar Baidowi di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Baidowi mengaku sampai saat ini masih tidak percaya Habil menjadi tersangka. Dia mengklaim Habil sosok pejuang NKRI. Namun, di sisi lain Baidowi menyerahkan kasus kepada kepolisian.
Baidowi mengatakan, sudah berusaha komunikasi dengan Habil. Tetapi baru sampai ke pihak keluarga. Terakhir PPP komunikasi hanya saat pencalonan Habil sebagai caleg.
"Udah komunikasi dengan keluarganya, minta dibantu secara komunikasi hukum," kata dia.
Sementara, PPP menghormati keputusan Habil menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara. Baidowi tidak masalah meski Yusril berstatus ketua umum PBB.
"Itu soal profesionalitas kerja aja," ujarnya.
Untuk diketahui, Habil Marati disebut sebagai penyandang dana eksekutor empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan. Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam, mengungkapkan Habil memberi uang kepada mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebesar SGD15 ribu atau setara Rp 150 juta.
Kivlan disebut memberikan uang itu kepada anak buahnya, Iwan Kurniawan alias Helmi Kurniawan untuk membeli senjata laras panjang dan pendek. Senjata itu disebut untuk membunuh mati Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Goris Mere.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca SelengkapnyaBelum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca SelengkapnyaTernyata Jenderal Non Akpol Punya Adik Brigjen TNI dan Perwira Polisi, ini Sosoknya Sama-Sama Gagah
Dua adik Irjen Lutfhi yakni Brigjen TNI Zainul Bahar dan AKBP Sinwan.
Baca SelengkapnyaJenderal Non Akpol Mudik Bareng Adiknya Brigjen TNI dan Perwira Polisi, Sungkem ke Ibu Sebelum Ramadan
Dua jenderal TNI-Polri bersaudara mudik bareng sebelum Ramadhan.
Baca SelengkapnyaMK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnya