PPP ajukan Dimyati Natakusumah jadi Wakil Ketua MPR
Merdeka.com - Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, partainya sudah menyiapkan sosok pengganti Lukman Hakim Saifuddin sebagai Wakil Ketua MPR . Lukman Hakim Saifuddin mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR karena menjadi Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali .
"Rencananya diisi oleh Dimyati Natakusuma, itu kebijakan Ketua Umum dan Sekjen," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/6).
Tamliha mengaku, surat pengajuan sosok pengganti Lukman Hakim Saifuddin sudah diajukan. Namun, belum bisa diproses lantaran terjadi kesalahan teknis.
"(Surat pengajuan) Sudah kepada pimpinan DPR , jadi problem, di dalam surat dari DPP ke MPR , sepertinya salah alamat harusnya ditujukan ke Fraksi PPP di MPR , kesalahan teknis murni kesalahan admin, ada kesalahan teknis urusan Sekjen," jelas Tamliha.
Terkait prosesnya, Tamliha mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada MPR . "Terserah MPR sama Ketua Fraksi PPP di MPR . Mungkin pertimbangan sudah lama di MPR ," imbuh Tamliha.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaUntuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya