Merdeka.com - Kontroversi RUU Pilkada untuk memilih kepala daerah melalui DPRD terus mendapat kecaman. Kali ini, Poros Muda Partai Golkar ikut menolak adanya Pilkada dengan cara tersebut.

Meski Golkar merupakan salah satu partai pendukung Pilkada tidak langsung, kader Poros Muda Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut hal itu telah melanggar prinsip partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, pada zaman Reformasi, Golkar merupakan partai pengusung lahirnya Pilkada langsung.

"Pemilu langsung, itu hasil dari sebuah Reformasi dari tahun 99, termasuk kepala daerah dipilih oleh rakyat termasuk presiden. Golkar merupakan bagian dari promotor lahirnya undang-undang gubernur, bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Di mata kami, tak ada masalah sama sekali dalam pelaksanaannya. Masalah hanya secara prinsip, dan bisa dicari jalan keluar," kata Agus saat jumpa pers di restoran bilangan SCBD Sudirman, Jakarta, Senin (22/9).

Agus menjelaskan, keinginan Pilkada tidak langsung sangat kuat diusung partai dalam koalisi Merah Putih. Maka itu, secara tegas pihaknya menyatakan tidak setuju adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Alasannya pertama, kata Agus, memilih pemimpin adalah hak rakyat dijamin konstitusi negara yang harus dijaga dan dilindungi negara. Oleh karena itu pihaknya berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPR adalah bentuk perampasan para elite politik atas hak rakyat.

"Untuk kedua, Poros Muda Golkar berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD sama saja telah mematikan hakikat dasar dari demokrasi," ujarnya.

Pandangan ketiga, lanjut Agus, Poros Muda Golkar berpandangan bahwa mekanisme pemilihan langsung dapat mematangkan dan mendewasakan rakyat dalam berdemokrasi. Sedangkan keempat, usulan Pilkada langsung akan memunculkan konflik horizontal merupakan alasan yang mengada-ada sebab 90 persen hal itu terbukti berjalan damai.

"Pandangan kelima bahwa proses pemilihan kepala daerah secara langsung dapat secara efektif mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya," jelasnya.

Selanjutnya, Agus melihat alasan kekhawatiran dana dalam pilkada langsung tidak masuk akal. Pihaknya menyarankan sebaiknya Pilkada lebih efisien dengan dengan cara serentak.

"Ketujuh Poros muda Golkar berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru akan menyuburkan korupsi, Kolusi dan nepotisme sekaligus melanggengkan politik dagang sapi," tegasnya.