Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR kompak menolak Jaksa Agung HM Prasetyo berikan deponering terhadap kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW).

"Kami membaca surat itu dan jaksa agung meminta pandangan sesuai UU Kejaksaan kepada pihak kepolisian dan Mahkamah Agung, serta DPR ini kan sesuatu yang baru ya, saya sendiri juga tadi kaget. Tapi karena diminta resmi, kemudian pimpinan DPR memberikan pada komisi III. Kami menjalaninya memanggil semua Kapoksi dari 10 fraksi ada semua‎," ungkap Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

Politikus PDIP tersebut menjelaskan, kasus Samad dan BW berkasnya sudah lengkap. Sehingga dianggap bisa mengganggu proses peradilan.

"Hampir semua fraksi menyampaikan bahwa itu dianggap nanti bagian dari intervensi presiden terhadap penegakan hukum. Jadi ada kepentingan soal penegakan hukum," tuturnya.

Deponering adalah mengesampingkan kasus hukum terhadap seseorang demi kepentingan yang lebih besar. Jaksa Agung yang memiliki kewenangan memberikan deponering terhadap seseorang yang sedang tersangkut masalah hukum.

Menurut Trimedya, pemberian deponering ke Samad dan BW akan berbeda konteks dengan Bibit Samad Rianto dan Chandra‎ Hamzah beberapa tahun lalu. Kedua orang tersebut bisa diberi deponering sebab pada saat itu tengah menjadi pimpinan KPK.

"Sekarang kan pada saat deponering ingin diberikan, Pak BW dan Samad itu tidak dalam posisi menjabat sebagai pimpinan KPK," ujarnya.

‎Trimedya juga menegaskan bahwa DPR tak perlu panggil Prasetyo. Sebab masalah ini sudah jelas. Jadi tinggal nanti pimpinan DPR mengirimkan surat balasan ke Kejagung.

"Menurut kami sih tidak perlu karena sudah jelas sikapnya seperti itu. Saya kira Jaksa Agung harus cepat mengambil keputusan. Jadi kalau kita meminta lagi Jaksa Agung kemari tidak ada urgensinya karena Jaksa Agung sudah memuat alasan sosiologi, filosofi, kemudian yuridis mereka untuk memberikan deponering pada Pak BW dan Pak AS. Menurut kami tidak perlu lagi diundang," jelasnya.

Seperti diketahui, Abraham Samad ditetapkan tersangka oleh polisi karena diduga menggelapkan surat kependudukan atas nama Feriyani Lim, dia juga dituduh menyalahgunakan kewenangan saat jadi ketua KPK karena bertemu elite parpol jelang Pilpres 2014 lalu.

Sementara BW dijerat kasus mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu di MK dalam sengketa Pilkada Kalimantan Tengah. Saat itu, BW masih menjadi pengacara.