Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi ini sebut Jokowi bisa digulingkan

Politisi ini sebut Jokowi bisa digulingkan Presiden Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Serangan-serangan lawan politik Jokowi usai dilantik sebagai presiden semakin lantang digaungkan. Tak tanggung-tanggung, ancaman penggulingan dari kursi presiden kian santer disuarakan para wakil rakyat.

Kendati dua kubu di DPR kini telah damai. Rupanya ancaman menggulingkan Jokowi tak pernah surut. Teranyar, wacana menginterpelasi Jokowi sebagai presiden semakin kencang semenjak dirinya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Oleh lawan politiknya, keputusan itu dinilai sepihak. Meksi begitu, serangan itu tetap ditanggapi santai oleh sang presiden. Jokowi tetap cuek dengan ancaman dan kritik lawan politiknya tersebut.

Berikut politikus yang mengancam menggulingkan Jokowi dari kursi presiden yang dirangkum merdeka.com, Sabtu (22/11) :

Bambang Soesatyo

Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan BBM tanpa alasan yang masuk akal oleh Presiden Jokowi, dalam waktu dekat DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi. Fraksi Partai Golkar bakal menggalang tanda tangan anggota DPR sebagai syarat mengajukan interpelasi atau hak bertanya."DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara harga minyak saat ini di di bawah USD 80 per barel," kata Bambang dalam pesan singkat, Kamis (20/11).Bambang menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM yang langsung berdampak pada rakyat kecil. Menurut dia, Jokowi tak punya itikad baik terhadap rakyat kecil."Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," imbuhnya.

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak buru-buru dalam mengambil sikap di pemerintahan. Sebab, DPR dengan mudah bisa melakukan hak menyatakan pendapat yang berujung pada impeachment kepada Jokowi.Fahri bicara soal mekanisme pembentukan kementerian baru dan perubahan nomenklatur. Hal ini harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR."Ada baiknya Jokowi jangan sampai pagi-pagi melanggar undang-undang, ketentuan harus dipelajari dengan baik. Tolong penasihatnya memberikan nasihat yang tulus pada Jokowi. Ada UU yang harus dipertimbangkan," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (22/10).Fahri juga menyinggung soal fraksi kubu Jokowi yang belum menyerahkan nama anggota ke komisi-komisi yang berdampak pada terhambatnya kinerja dewan. Dengan demikian, perubahan nomenklatur yang dilakukan Jokowi juga terhambat karena tak bisa dibahas di komisi."UU ingatkan jika ada perubahan nomenklatur, harus ada konsultasi dengan dewan. Karena itu KMP ingin agar dewan segera dibentuk alat kelengkapannya supaya konsultasi presiden ada mekanisme dan jangan lupa presiden hanya diberikan waktu 14 hari setelah dilantik dan sampaikan sumpah," tutur dia.

Aziz Syamsuddin

Politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin memberi isyarat DPR akan memanggil Presiden Joko Widodo saat pembahasan APBNP 2015. Jika Jokowi tak datang, dia mengatakan DPR bisa menggunakan hak interpelasi kepada Jokowi."Kalau nantinya saat kita panggil, tidak bisa atau apalagi sampai tidak mau datang, kita lakukan pemanggilan kedua kalinya. Kalau tidak datang juga kita interpelasi. Mungkin jadi presiden paling lama 2 tahun saja. Kalau memungkinkan bisa satu tahun saja," ancam Aziz saat kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, Sabtu (15/11).Menurutnya, jika hubungan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen tak juga membaik, akan membawa dampak pada pembahasan anggaran kementerian dan lembaga."Tentu kita akan menggunakan hak kita seperti hak bertanya, hak interpelasi yang menyebabkan konstitusi-konstitusi ini berjalan," kata anggota DPR ini.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya