Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas, kembali tak menerima hasil keputusan MKD untuk melanjutkan mengadili Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Dia menuding bahwa Menteri ESDM pelaporan Sudirman Said (SS), yang menggunakan kop surat kementerian, tidak sah.

"Saya beranggapan dalam menghargai hubungan antarlembaga harusnya legal standing itu diperdebatkan lagi sebelum ambil keputusan. Pasal 5 dalam tata acara di MKD ada subjek hukum yang dimungkinkan untuk melakukan pengaduan. Itu menggarisbawahi harusnya subjek atau pengadu dibatasi," kata Supratman di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Menurutnya lembaga eksekutif tidak bisa mengadukan penyalahgunaan kekuasaan atau masalah etika ke lembaga legislatif. Dia meminta agar Sudirman terlebih dahulu meminta restu pada Presiden Jokowi.

"Dalam hubungan antarlembaga apalagi beliau sebagai menteri boleh mengadukan sebagai menteri tapi harus meminta izin pada atasan. Beliau itu sebagai pembantu presiden yang tidak boleh bertindak tanpa izin presiden," tuturnya.

Kritik politikus Gerindra ini kembali muncul meskipun MKD sudah memutuskan untuk lanjut ke tahap sidang. Senin pekan depan MKD akan memutuskan agenda, mekanisme, dan siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam sidang.