Politisi Demokrat ini ngotot tak akan koalisi dengan Jokowi
Merdeka.com - Partai Demokrat dikabarkan bakal bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ketidakjelasan sikap yang diambil Demokrat, dianggap menjadi sinyal untuk bersatu.
Satu per satu kader dan petinggi partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini langsung mengeluarkan pernyataannya. Di antara mereka menegaskan bahwa Demokrat berada di luar pemerintahan.
Di sisi lain, bagi kader yang sudah mendukung Jokowi-Jusuf Kalla justru optimis partainya bisa masuk sebagai kekuatan tambahan. Kendati demikian, sejauh ini belum ada pernyataan resmi soal kabar gabungnya Demokrat ke dalam pemerintahan periode 2014-2019 nanti.
Beberapa pihak menganggap pertemuan antara SBY dan Jokowi di Bali baru-baru ini menjadi tanda-tanda positif. Sayangnya, belum ada pernyataan dukungan resmi dari Demokrat maupun SBY.
Meski demikian, para kader dan petinggi yang bersikukuh menjadi oposisi juga terus menyuarakan penolakannya. Alasannya pun berbeda-beda. Salah satunya, yakni sudah bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Berikut merupakan politisi Demokrat yang ngotot tak akan koalisi dengan Jokowi:
Max Sopacua
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menepis kabar partainya akan gabung ke kubu Jokowi - JK . Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta ini mengklaim Demokrat sudah final berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang."Yang nyebut siapa, enggak ada itu, kita sudah final di luar pemerintahan," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8).Menurut dia, sah saja jika ada kader yang mengklaim bahwa PDIP dan Demokrat akan gabung, sekalipun Jokowi sebagai presiden terpilih. Namun, kata dia, komunikasi antar kader harus disertai dengan kerja sama politik partai antar ketua umum yakni SBY dan Megawati."Kalian jangan menerjemahkan komunikasi antarkader, Demokrat mau berkomunikasi sampai ke ujung dunia pun komunikasi politik tidak akan membangun kerjasama politik. Di Demokrat Pak SBY , di sana Ibu Mega," terang dia.
Ramadhan Pohan
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyayangkan arogansi kubu Jokowi - JK yang tidak menanggapi undangan Partai Demokrat untuk menyampaikan visi misi pada 1 Juni lalu."Timsesnya Jokowi harus diperbaiki, jangan arogan bilang enggak perlu SBY lagi itu sombong namanya. Bilang 'kalau mau SBY sama Demokrat tinggal buka aja web KPU, lihat visi misi kok ngomongnya begitu," papar Ramadhan.Ramadhan mengklaim bahwa suara Partai Demokrat jauh lebih besar dari partai-partai yang bergabung dalam koalisi PDIP. "Kalau belum-belum sudah menutup diri ya gimana. Ingat, kami lebih besar dari PKB, NasDem, Hanura, enggak ada yang suaranya sebesar kami di kubu Jokowi," kata Ramadhan.Ramadhan mengaku, apabila pasangan Jokowi - JK menang pilpres 2014, Partai Demokrat sudah siap untuk menjadi oposisi. "Kami lahir dan batin sudah siap untuk oposisi. Kalau PDIP berkuasa, kami pasti di luar kekuasaan. Kalau Prabowo menang kami enggak tau, apakah penyeimbang atau bagaimana kita gak tahu," tutup Ramadhan.
Nurhayati Ali Assegaf
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tak mengetahui soal kabar partainya bakal bergabung ke Jokowi - JK. Dia justru meminta agar kabar itu ditanyakan langsung kepada Jokowi."Tolong tanyakan Pak Jokowi saya enggak tahu dari mana sumbernya, silakan tanya," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/9).Menurut dia, tidak ada pembicaraan di DPP Demokrat terkait akan mendukung Jokowi - JK. Dia tak tahu Jokowi berkomunikasi dengan siapa sehingga bisa mengatakan Demokrat akan bergabung dengan koalisinya."Saya enggak tahu ada (pembicaraan). Tidak ada (pembahasan di DPP)," tegas Nurhayati.Dia menambahkan, posisi Demokrat saat ini masih sebagai penyeimbang seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai, tidak ada salahnya jika Demokrat menjadi oposisi."Dalam berpolitik, berdemokrasi selalu ada pilihan dan parpol sebuah alat untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana sejahterakan rakyat? Dengan memenangkan pemilu duduk di kekuasaan bisa sejahterakan rakyat," kata dia.
Syarief Hasan
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya hingga saat ini belum menentukan apakah akan berkoalisi dengan pemerintahan baru mendatang atau menjadi oposisi. Namun, dia menyebutkan, posisi partai besutan SBY saat ini adalah sebagai penyeimbang."Sampai sekarang sikapnya lebih bagus penyeimbang," kata Syarief di sela-sela Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8)."Penyeimbang kalau programnya sesuai dengan pemerintahan SBY dan rakyat dan cocok kita dukung. Kalau tidak sama, kita berikan masukan, solusi, kita kritisi,"Menurut Syarief, kalau berkoalisi partai harus menjadi pendukung pemerintah. "Pada dasarnya kan ada yang di dalam, oposisi, koalisi dan penyeimbang," ujar Menteri Koperasi dan UKM ini.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres
Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaMenebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden
Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral
Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaNyaris 10 Tahun Oposisi, Akhirnya Demokrat Gabung Pemerintah Jokowi
AHY mengisi posisi Hadi Tjahjanto yang bergeser jabatan Menko Polhukam
Baca Selengkapnya