Politikus PKS sebut pemblokiran situs Islam oleh BNPT pembegalan
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Abu Bakar Al Habsyi mengecam sikap pemerintah yang memblokir situs-situs Islam yang diklaim mengandung konten radikalisme. Terlebih, usul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo) untuk memblokir ada yang menyebut karena berisi tulisan yang menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo.
"Pemblokiran 19 media online yang dimintakan oleh BNPT merupakan bentuk pembegalan terhadap media. Apalagi sebagaimana dilansir beberapa media, usul BNPT ini menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, didasarkan alasan bahwa situs berita online tersebut kerap menjelekkan Jokowi. Tugas BNPT itu penanggulangan terorisme bukan memantau aktivitas media yang menjelekkan Presiden," kata Abu Bakar melalui keterangan tertulis, Rabu (1/4).
Oleh karena itu, politikus PKS ini menyebut BNPT hanya membuat isu radikalisme untuk menutupi tujuan utama dibalik alasan penutupan situs-situs tersebut.
"Jangan sampai BNPT terlihat ingin membungkam suara yang kritis terhadap pemerintah dibalut dengan alasan radikalisme dan terorisme," katanya.
Sebelumnya, para pengelola situs Islam mengadu ke DPR. Mereka tidak terima diblokir dan dituding menyebarkan aliran radikalisme di Indonesia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaBPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan
Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPNS Situbondo Diperiksa Usai Diduga Kampanye saat Beri Bantuan ke Masjid
Imam ditengarai terlibat politik praktis dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan
Narasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaPNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran adalah sosok pemimpin yang akan selalu bersama rakyat.
Baca Selengkapnya