Politikus PKS Nasir Djamil anggap komunikasi Jokowi buruk
Merdeka.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil angkat bicara atas surat edaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan menterinya memenuhi panggilan DPR. Surat edaran itu dinilai bentuk keberpihakan Jokowi atas Koalisi Indonesia Hebat.
"Ini (surat edaran) bentuk komunikasi politik yang buruk. Pemerintah itu harus netral tidak boleh berpihak," kata Nasir Jamil dalam diskusi Ada Apa di Balik Larangan Menteri ke DPR di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (27/11).
Menurutnya surat edaran Jokowi malah membuat tensi konflik di DPR semakin tinggi. Namun, dia juga menilai pelarangan tersebut merupakan hak presiden tetapi akibat yang ditimbulkan besar.
"Surat edaran itu memang untuk internal tapi mengikat ke luar. Ini berdampak terhadap pada hubungan lembaga presiden dan DPR," terang dia.
Masih menurutnya, Presiden Jokowi harus segera membuat surat resmi memperbolehkan menteri hadir ke DPR. Pernyataan lisan saja tidak cukup untuk menganulir surat edaran pelarangan tersebut.
"Jika sudah disampaikan di Bengkulu sampaikan juga dengan tulisan (kebijakan menteri boleh ke DPR). Bisa saja ada menteri yang tidak melihat televisi karena sibuk blusukan juga," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaGanjar Kritik Jokowi Sering Beda Sikap dan Perkataan: Rakyat Sulit Percaya
Calon Pesiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berubah pernyataan dan sikapnya.
Baca Selengkapnya