Politikus PKB protes Fahri Hamzah, sebut tunjangan DPR sudah cukup
Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan menentang pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut tunjangan bagi anggota dewan kurang. Daniel menyatakan apa yang dia dapat baik gaji dan tunjangan sudah mencukupi untuk membiayai kehidupannya.
"Saya tidak setuju (kenaikan tunjangan). Saya sudah cukup dengan yang ada sekarang," kata Daniel di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Oleh sebab itu, dia menilai ada baiknya anggaran kenaikan bagi tunjangan tiap anggota dewan itu dialihkan ke program yang pro rakyat.
"Kalau dari DPR yang saya dapat sudah lebih dari cukup. Ketimbang buat tunjangan DPR, lebih baik pikirkan program rakyat," ujarnya.
Meski telah menyatakan penolakannya, Wasekjen PKB ini justru tidak mengetahui perihal kenaikan tunjangan bagi tiap anggota dewan tersebut. Justru, dia baru mengetahui kabar tersebut dari awak media.
"Jangan kan paham, tahu saja tidak," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut justru kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR justru tak mencukupi untuk menopang kinerja tiap anggota. Bahkan, kata dia, tunjangan bagi anggota seharusnya dilebihkan dari yang disetujui sekarang.
"Menurut saya sangat kurang itu, karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan kita tentu mampu lakukan pengawasan intensif. Misalnya kebakaran, kita tidak bisa kesana tidak ada anggaran,"kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Dia beralasan mengenai tunjangan yang diperuntukkan untuk DPR dalam APBN tahun 2015 dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2039,5 Triliun, anggaran tertinggi untuk DPR di APBN tahun 2015 hanya berjumlah sekitar Rp4 Triliun.
"jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen, nah ini lah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjungan ke Amerika, itu lah yang 0,00191 persen itu," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaResmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca SelengkapnyaTimses 02: Kebijakan Pro Petani dari Presiden Jokowi akan Dilanjutkan dan Ditingkatkan Prabowo-Gibran
Politikus PAN ini mengajak para petani yang hadir untuk ikut mensosialisasikan program kerja Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Kader Demokrat, AHY: 30 Hari Terkahir Kami Akan Gaspol Abis-Abisan
AHY berjanji, jika partainya akan mengawal sejumlah kebijakan dan program-program yang memang pro terhadap rakyat.
Baca Selengkapnya