Merdeka.com - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengusulkan Presiden Jokowi duduk di Wantimpres setelah selesai menjabat di 2024. Kepala Negara selanjutnya setelah habis masa periode juga layak ditempatkan di Wantimpres.

"Saya merasa perlu sebagai alternatif bahwa Pak Jokowi atau mantan presiden apapun di 2024, 2029, 2034 dan seterusnya kalau bisa diberikan tempat terhormat. mantan-mantan Presiden bukan masalah lah Jokowi saja ya, siapa pun. Berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau ketua Wantimpres," ucapnya saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (1/3).

Budiman menyebut, hal itu sebagai alternatif ketimbang masa jabatan presiden diperpanjang. PDIP tegas menolak Jokowi menjabat 3 periode.

"Tentu ini karena baru suara-suara belum dibicarakan kepada konkret itu nanti teman-teman fraksi PDIP sebagai fraksi yang jelas-jelas menolak itu ya. Meyakinkan teman-teman yang di dalam koalisi ya supaya tidak memperpanjang ataupun menunda pemilu," katanya.

"Dan mari siapa pun capres penggati beliau harus meneruskan Pak Jokowi dengan menempatkan beliau mantan presiden menjadi ketua watimpres, sebagai penasihat, sebagai yang dituakan memberikan nasihat," sambungnya.

Budiman setuju pembangunan nasional yang sudah dilakukan Presiden Jokowi seperti pembangunan fisik maupun sumber daya manusia harus diteruskan. Tetapi, tidak dengan penambahan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu 2024.

"Ibaratnya Indonesia itu komputer, dua periode ini Pak Jokowi apa namanya membangun hardwarenya, perangkat kerasanya. Menurut saya selanjutnya langkah beliau adalah membangun softwarenya, membangun perangkat lunaknya Indonesia, juga nanti membangun brainwarenya, sumber otaknya," pungkasnya.

Usulan penundaan Pemilu 2024 datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya.

"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.

Dia juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ungkapnya.

Gayung bersambut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan setuju terhadap penundaan Pemilu. Golkar mengakui tidak menutup kemungkinan untuk membahas perubahan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap yang sama ditunjukkan PPP yang bakal mengkaji usulan Cak Imin tersebut.