Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PDIP: Jokowi disandera kebijakan fiskal SBY

Politikus PDIP: Jokowi disandera kebijakan fiskal SBY Pidato kenegaraan SBY. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai presiden terpilih ibarat berkuasa namun tanpa memiliki kewenangan. Sebab, dalam dalam RAPBN 2015 dan nota keuangan yang disampaikan Presiden SBY , tak ada alokasi dana untuk memaksimalkan program dan janji Jokowi .

"Jokowi seperti pemegang kekuasaan namun tampa wewenang. Karena semua alokasi resources sudah diputuskan oleh SBY . Koloni sepertinya hanya menjalankan program yang tidak berbasis pada visi misi beliau," ujar Eva di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Dia menilai, ada cara agar APBN 2015 memenuhi program Jokowi yakni dengan cara membuat kesepakatan bersama antara SBY dan Jokowi . Dengan demikian, Jokowi bisa langsung tancap gas ditahun pertama memerintah.

"APBN-P iya, tapi masih SBY semestinya. Kecuali, kemudian ada semacam agreement di antara beliau. Misalnya disetujui 50 persen program koloni dimasukkan ke APBNP," tutur dia.

Anggota Komisi III DPR mengkritisi kebijakan fiskal SBY yang diwariskan kepada Jokowi nanti. Salah satunya, soal harga BBM yang mau tidak mau harus dinaikkan oleh Jokowi di tahun pertama menjabat.

"Saya melihat bahwa ada potensi penyanderaan Jokowi karena beliau pada posisi menjalankan program-program yang bukan visi misi beliau tapi menjalankan program-program SBY ," tegas dia.

"Kemudian ada jebakan juga yang sifatnya seperti bom. Misalkan ketika ada desakan uang fiskal diperluas dengan cara menaikkan BBM tidak dilakukan SBY ," imbuhnya.

Dia menilai, kenaikan harga BBM ini adalah kebijakan yang sangat tidak populis dan akan berdampak pada pemerintahan Jokowi . Oleh sebab itu, dia mengatakan, transisi fiskal tidak sepenuhnya di tangan Jokowi .

"Kemudian itu diserahkan kepada Jokowi . Bisa dibayangkan kalau tahun pertama beliau harus menaikkan sehingga menjadi tidak populis," jelas dia.

"Jadi agak berat bagi Jokowi untuk masa yang akan datang karena uang fiskal dipersempit dan transisi fiskal ini tidak sepenuhnya tidak ditangani Jokowi . APBN-P masih pemerintahan ini yang 2014," pungkasnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ditanya Soal Pro & Kontra Bintang 4 Prabowo, Begini Ekspresi Sang Jenderal 'Lap Muka Pakai Selampe'

Jokowi Ditanya Soal Pro & Kontra Bintang 4 Prabowo, Begini Ekspresi Sang Jenderal 'Lap Muka Pakai Selampe'

Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Perlu Deklarasi, Analis Sebut Arah Politik Jokowi ke PSI

Tak Perlu Deklarasi, Analis Sebut Arah Politik Jokowi ke PSI

Walaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.

Baca Selengkapnya
Elektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi

Elektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi

Salah satu faktor pendorongnya adalah penampilan Gibran dalam debat cawapres.

Baca Selengkapnya
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya