Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespon pernyataan politikus senior Partai Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan soal dukungan kepada Anies Baswedan adalah sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat kontradiktif. Alasannya karena Jokowi didukung sejumlah partai politik, termasuk NasDem.

"Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem," katanya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

Hasto menyebut, apa yang disampaikan itu menciptakan persoalan pada tata pemerintahan. Sebab seharusnya, visi-misi presiden harus dijalankan oleh jajaran pemerintahan. Akan tetapi, NasDem justru mendukung antitesa dari visi misi tersebut.

Menurutnya, kini bisa dipertanyakan soal keberadaan NasDem di dalam pemerintahan Jokowi. Apa yang dimaksudnya itu tentu keberadaan menteri-menteri dari NasDem.

"Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa, ya kami merespon karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan. Sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya, gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," sebutnya.

Hasto juga menilai, Anies mungkin benar-benar antitesa dari Jokowi. Sebab, seorang Jokowi memiliki banyak bukti kerja dan prestasi dan Anies tidak. Program-program Anies dikatakannya saat menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, sangat sedikit.

Hasto mengaku, telah mendapatkan laporan dari para anggota DPRD fraksi PDIP di DKI Jakarta yang menyebut beberapa janji Anies Baswedan tidak dijalankan.

"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan Ima Mahdiah (Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, red). Hanya lima yang dijalankan. Dan mana yang dahulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ," jelasnya.

Dia juga menyampaikan keluhan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, terkait lambatnya Anies dalam mengatasi persoalan banjir.

"Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 350 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies," paparnya.

"Jadi dari gubernur saja sudah antitesa. Nah itu kebetulan diperjelas sebagai antitesa. Ini hal yang kemudian dikritisi oleh PDI Perjuangan. Nah Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesa, Gerindra tidak pernah berbicara antitesa. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada," sambungnya.

Selain itu, terkait dengan penonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan NasDem, Hasto mengaku, pihaknya tak mencampurinya. Sebab, hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing partai terhadap kadernya.

"Ya masalah aktif nonaktif itu kan kedaulatan setiap partai. Ya mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan jadi akhirnya menerima sanksi. Kita gak tahu. Itu kedaulatan partai. Saya tidak campur tangan urusan itu," tutupnya.

Zulfan Lindan Dinonaktifkan

Politikus senior Zulfan Lindan dinonaktifkan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) usai mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Surat peringatan keras yang diberikan kepada Zulfan Lindan ini diteken langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate.

Surya Paloh menyatakan, saat ini dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Untuk itu, DPP NasDem menginginkan demokrasi yang sejuk dan memberi pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan.

Dia meminta semua kader menghadirkan perdebatan politik gagasan dan substansi bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan. Karena itu, keputusan penonaktifkan Zulfan Lindan ini diambil.

“NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai NasDem yaitu mengedepankan politik gagasan,” kata Paloh dalam keteranganya, Kamis (13/10).